Sinyal Keras Legislator untuk Bupati

SUMENEP – Gedung parlemen Sumenep memanas. Sebanyak tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep secara resmi menyampaikan Pandangan Umum (PU) atas Nota Penjelasan Bupati terhadap tiga Rancangan…

Sekda dan Pimpinan OPD Hadiri Paripurna Prolegda 2026

SUMENEP, MADURAEXPOSE.COM – Kehadiran jajaran eksekutif yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) serta pimpinan OPD dalam Rapat Paripurna DPRD Sumenep menjadi simbol harmonisasi tata kelola pemerintahan daerah. Dalam agenda Penetapan…

Gedor Prolegda 2026, 31 Raperda Jadi Prioritas

SUMENEP, MADURAEXPOSE.COM – Akselerasi pembentukan produk hukum di Kabupaten Sumenep memasuki babak baru dengan ditetapkannya 31 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2026. Puluhan draf…

Sengkarut Suplai Makan Gratis: Petani Sumenep Cuma Jadi Penonton?

SUMENEP, MADURA EXPOSE – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai penyelamat gizi nasional, kini justru memicu polemik di Kabupaten Sumenep. Alih-alih memberdayakan potensi lokal, distribusi bahan baku di…

Duit ‘Ikan’ Rp 1,6 Miliar Cair: DPRD Sumenep Ingatkan Jangan Cuma ‘Pesta’ Lele!

SUMENEP, MaduraExpose.com – Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Sumenep mengucurkan dana segar sebesar Rp 1,6 miliar untuk pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) budi daya ikan tahun anggaran 2026. Meski menjadi angin…

Tiga ‘Jurus’ Baru DPRD Sumenep: Hidupkan BUMD Hingga ‘Jinakkan’ Pasar Modern

SUMENEP, MaduraExpose.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep resmi merampungkan pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis yang diprediksi bakal mengubah wajah ekonomi ujung timur Pulau Madura. Melalui…

Ketok Palu Tiga Raperda: Antara Proteksi Pasar dan Wajah Baru BUMD

SUMENEP – Momentum krusial terjadi di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Sumenep pada Selasa (07/04/2026). Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, secara resmi menandatangani naskah persetujuan bersama atas tiga Rancangan Peraturan…

Nasib PPPK Sumenep di Ujung Tanduk Regulasi

SUMENEP – Implementasi Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mulai membayangi stabilitas kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep…

Deadline LKPJ Bupati Sumenep di Ujung Tanduk: Alasan ‘Lebaran’ atau Macetnya Transparansi?

“Waktu terus berdetak, namun laporan pertanggungjawaban tak kunjung mendarat. Di balik hiruk-pikuk mudik, ada ‘napas’ administratif yang tersengal. Benarkah lebaran jadi alasan kuat, atau sekadar tameng untuk menutupi rapor merah yang belum tuntas? Simak bedah tuntas Madura Expose.”

Belanja Operasi “Gemuk,” Investasi Masa Depan Sumenep Terancam Kurus?

SUMENEP – Ketok palu Raperda APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026 menyisakan catatan kritis di balik angka fantastis Rp2,28 triliun. Meski Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo mengklaim struktur anggaran kali ini…