Sumenep, MaduraExpose.com- Momentum Ramadhan 2026 di Kabupaten Sumenep tahun ini tidak hanya diisi dengan ritual keagamaan. Di balik tembok tebal Pendopo Agung Keraton, sebuah refleksi mendalam mengenai “nasib perut” warga Bumi Sumekar menjadi menu utama dalam diskusi berbuka puasa bersama Bupati Sumenep.
Diskusi ini memantik pertanyaan krusial yang selama ini menjadi ganjalan: Mengapa Sumenep belum mampu mengadopsi efektivitas strategi Surabaya dalam memangkas angka kemiskinan hingga ke level Rukun Tetangga (RT)?
Paradoks Data dan Realitas Desa
Kepala Bappeda Sumenep dalam paparannya membuka tabir perbandingan. Surabaya sukses karena memiliki mekanisme yang terukur secara presisi. Sementara di Sumenep, meski tren angka kemiskinan menunjukkan rapor positif hingga 2025, realitas di lapangan masih menyisakan lubang besar.
Hambatannya klasik namun sistemik: Pasivitas Pemerintah Desa. Aparatur desa ditengarai masih terjebak dalam budaya “menunggu instruksi”. Minimnya inisiatif ini bukan sekadar soal malas, melainkan akibat ketiadaan regulasi khusus yang memaksa desa untuk fokus pada indikator kemiskinan. Tanpa pemahaman yang utuh dari pemangku kebijakan di desa, anggaran yang melimpah hanya akan menjadi angka-angka tanpa nyawa.
Musrenbang: Ritual Tahunan yang Kehilangan Taji?
Sengkarut ini diperparah dengan fenomena tidak efektifnya forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam). Forum yang seharusnya menjadi instrumen bottom-up planning sebagaimana amanat UU No. 25/2004, kini seringkali dipandang sebelah mata oleh banyak kepala desa.
Ironisnya, Musrenbang kerap dianggap sebagai formalitas simbolis. Akibatnya, sinkronisasi kebutuhan desa dengan kebijakan kabupaten sering kali terputus di tengah jalan. “Kepala desa datang dengan daftar keinginan, bukan prioritas strategis,” ungkap sebuah catatan kritis dalam diskusi tersebut. Padahal, jika forum ini lumpuh, pondasi pembangunan daerah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan ikut rapuh.
Empat Langkah Strategis: Membangun ‘Dashboard’ Kemiskinan
Guna memutus rantai kemiskinan yang berkelanjutan, muncul empat usulan strategis yang mendesak untuk segera diimplementasikan:
Kedaulatan Data Desa: Integrasi database Pemerintah Desa dengan BPS. Kriteria kemiskinan harus jelas, bukan berdasarkan perasaan atau kedekatan politik.
Open Data OPD: Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki program berbasis data yang terkoneksi secara transparan dan dapat diakses publik.
Forum Evaluasi Bulanan: Kecamatan wajib menggelar forum evaluasi rutin yang melibatkan stakeholder di luar Forkopimka untuk membedah data kemiskinan setiap desa.
Tindak Lanjut Terukur: Hasil evaluasi bukan sekadar laporan di atas meja, melainkan target yang harus dieksekusi secara bertahap.
Integrasi Hulu ke Hilir
Pemerintah Kabupaten Sumenep sebenarnya tidak tinggal diam. Sejumlah program dari bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga pengembangan sektor pariwisata dan pertanian terus digulirkan. Pun demikian dengan intervensi pusat melalui PKH dan BLT.
Namun, kunci utamanya tetap pada satu titik: Integrasi. Tanpa pendekatan yang menyatu antara program daerah dan pusat, pengentasan kemiskinan hanya akan menjadi jargon musiman. Harapannya, produktivitas warga Sumenep meningkat, dan angka kemiskinan tidak lagi menjadi “hantu” yang menakutkan bagi masa depan daerah.
Penulis: Ki Demang
Red./Editor: Ferry Arbania | Madura Expose
Layanan Pembaca: Bagi pembaca yang ingin menyampaikan informasi, keluhan, atau mengirimkan artikel opini, silakan kirimkan melalui email resmi kami di: maduraexposenews@gmail.com.
