Tiga ‘Jurus’ Baru DPRD Sumenep: Hidupkan BUMD Hingga ‘Jinakkan’ Pasar Modern

SUMENEP, MaduraExpose.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep resmi merampungkan pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis yang diprediksi bakal mengubah wajah ekonomi ujung timur Pulau Madura. Melalui Rapat Paripurna pada Selasa (7/4/2026), Panitia Khusus (Pansus) melaporkan tuntasnya regulasi yang mengatur mulai dari revitalisasi BUMD hingga proteksi pasar tradisional.

BUMD: Bukan Sekadar Papan Nama

Juru bicara Pansus, Sulahuddin, ST, menegaskan bahwa Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Wira Usaha Sumekar dirancang untuk mengubah paradigma Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ke depan, BUMD dituntut tidak hanya menjadi “penyerap” anggaran, tetapi harus menjadi motor penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyedia lapangan kerja.

“Penyempurnaan pasal telah disesuaikan dengan fasilitasi Pemprov Jatim untuk memastikan BUMD beroperasi secara profesional dan sesuai regulasi,” ungkap Sulahuddin dalam laporannya.

Menjaga ‘Napas’ Pasar Tradisional

Isu sensitif mengenai persaingan pasar tradisional dan pasar modern juga mendapat perhatian serius. Melalui perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2013, DPRD berupaya menciptakan ekosistem ekonomi yang adil tanpa diskriminasi.

H. Mutaem, jubir Pansus terkait, menekankan pentingnya asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi daerah. “Pasar tradisional dan modern harus tumbuh berdampingan secara harmonis. Regulasi ini adalah langkah antisipatif terhadap dinamika pasar bebas,” tegasnya.

Modernisasi Pasar Rakyat

Tak hanya soal proteksi, kualitas pasar rakyat juga dipacu melalui Raperda Pengelolaan Pasar Rakyat. Menurut Irwan Hayat, S.Hi, fokus utama regulasi ini adalah modernisasi sarana, kenyamanan, dan keamanan aktivitas jual beli. Tujuannya jelas: membuat pasar tradisional lebih kompetitif di mata konsumen tanpa kehilangan jati diri kerakyatannya. [red]