Gedor Prolegda 2026, 31 Raperda Jadi Prioritas

SUMENEP, MADURAEXPOSE.COM – Akselerasi pembentukan produk hukum di Kabupaten Sumenep memasuki babak baru dengan ditetapkannya 31 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2026. Puluhan draf regulasi tersebut kini menjadi tumpuan bagi penguatan fondasi administratif dan pelayanan publik di ujung timur Pulau Madura.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumenep, Hosnan Abrari, menegaskan bahwa komposisi Prolegda tahun ini merupakan kombinasi antara inisiatif baru dan instrumen hukum lanjutan. Secara administratif, beberapa Raperda sisa tahun anggaran 2025 yang saat ini masih dalam fase fasilitasi di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, secara otomatis diintegrasikan kembali sesuai amanat regulasi.

Prioritas Berbasis Kesiapan Naskah Akademik

Meskipun seluruh 31 Raperda tersebut menyandang status “prioritas”, Hosnan menekankan bahwa implementasi pembahasannya akan sangat bergantung pada kematangan teknis masing-masing usulan. Dalam teori administrasi publik, validitas sebuah Perda sangat ditentukan oleh kualitas Naskah Akademik (NA) serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Semua prioritas, tetapi pelaksanaannya kami akan melihat kesiapannya seperti apa,” ujar Hosnan Abrari saat memberikan keterangan kepada pers, Jumat (10/04/2026).

Optimisme Penuntasan Regulasi

Politisi PDI Perjuangan ini berharap seluruh tahapan legislasi dapat diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan. Langkah ini krusial untuk memastikan tidak adanya kekosongan hukum dalam implementasi program-program strategis daerah. DPRD Sumenep berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kesiapan regulasi pendukung dari pemerintah pusat agar tidak terjadi kontradiksi hukum di kemudian hari.

Penuntasan Prolegda ini dipandang sebagai barometer kinerja legislatif dalam mendukung visi besar pembangunan daerah yang lebih inklusif dan akuntabel. [red/fer]