- Laman 23 dari 33 - Portal Madura Expose Indonesia %

administrator
Kepastian Hukum
Juli 13, 2017
981 views

Ini Loh Bedanya Laporan dan Pengaduan Dalam Hukum Pidana

MADURAEXPOSE.COM–Bagi yang baru belajar hukum pidana apalagi orang yang memang awam hukum, tentu belum tahu perbedaan laporan dan pengaduan dalam konteks hukum pidana. Definisi Laporan dan Pengaduan Dalam pasal 1…

administrator
Kepastian Hukum
Juli 7, 2017
1079 views

Apakah Perdamaian dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Menggugurkan Tuntutan?

Pertanyaan : Assalamualaikum, mohon informasinya. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal, tetapi pihak keluarga korban telah membuat surat kesepakatan tidak akan menuntut baik perdata/pidana, apakah pihak polisi masih…

administrator
Kepastian Hukum
Juli 4, 2017
1036 views

Gerindra: Aneh Kalau Penikaman Brimob Dikaitkan Revisi UU Terorisme

ME.COM-Aksi penikaman terhadap dua anggota Brimob akan aneh jika disangkut-pautkan dengan proses pembahasan revisi UU Terorisme yang belum rampung. Begitu kata Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii kepada wartawan, Senin…

Yusril: KPK Tidak Perlu Konsultasi Ke MK Dan MA

MADURAEXPoSE.COM–Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tafsir kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) ihwal keabsahan hak angket KPK dinilai tidak baik bagi pendidikan publik. Begitu tegas pakar hukum…

Christiano Ronaldo “Gelapkan” Pajak Rp 219,1 miliar

MADURAEXPOSE.COM–Pihak kejaksaan di Spanyol menuduh pesepakbola ternama Christiano Ronaldo menggelapkan pajak jutaan euro. Kantor kejaksaan di Madrid mengatakan pihaknya sudah melayangkan gugatan hukum atas atlet asal Portugal itu, lapor BBC…

2 Auditor BPK dan Kemendes Terjaring OTT KPK

JAKARTA ,MADURAEXPOSE.COM– Dua orang auditor dan staf dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan pihak lain dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh…

administrator
EXPOSE MALAM , Kepastian Hukum , Pamekasan Expose
Mei 10, 2017
1412 views

Karir Wartawan Madura Expose

Hizbut Tahrir di Negara Lain Dilarang? Ini Penjelasan MUI

JAKARTA — Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan setelah sejumlah ormas dan Mabes Polri memunculkan wacana pembubaran tersebut. Pasalnya, HTI dinilai dapat mengancam keutuhan NKRI dan tidak sesuai dengan…

administrator
Kepastian Hukum
Mei 3, 2017
1092 views

MUI:Penegakan Undang-Undang ITE Tebang Pilih

MADURAEXPOSE.COM–Sekjen Komisi Dakwah MUI, Fahmi Salim menilai penegakan hukum terhadap undang-undang ITE dan aturan Kapolri tentang ujaran kebencian seperti tebang pilih. Menurut Fahmi, jika kasus tersebut pelakunya berafiliasi dengan umat…

administrator
Kepastian Hukum
April 24, 2017
944 views

Begini Kata Hakim Agung tentang Perjanjian Kawin

MADURAEXPOSE. COM–Cakupan perjanjian kawin sudah diperluas Mahkamah Konstitusi lewat putusan No. 69/PUU-XII/2015. Lewat putusan itu Mahkamah Konstitusi menegaskan perjanjian kawin tak hanya bisa dilakukan sebelum perkawinan berlangsung (prenuptial agreement), tetapi…

DESAK KEPASTIAN HUKUM. Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Madura Raya, Syafrawi, S.H., M.H., memberikan keterangan terkait berlarut-larutnya penetapan tersangka kasus dugaan korupsi logistik KPU Sumenep, Senin (23/03/2026). Syafrawi meminta Kejaksaan Negeri Sumenep transparan mengenai nilai kerugian negara dan tidak menyasar pekerja level bawah yang tidak memiliki kewenangan kebijakan. (Kolase Foto: Dok. Madura Expose)

IRONI ANGGARAN. Ilustrasi visual yang menggambarkan struktur Rancangan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026. Dominasi Belanja Operasi yang mencapai 70 persen (Rp1,59 triliun) terlihat kontras dengan alokasi Belanja Modal yang hanya dijatah 3,2 persen (Rp73,8 miliar). Ketimpangan ini memicu kritik terkait efektivitas anggaran dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan kemandirian ekonomi daerah di tengah tantangan ketidakpastian global. (Ilustrasi: Madura Expose/Gemini)