DPC PPP Sumenep Archives - Portal Madura Expose Indonesia

Ketua Fraksi PPP DPRD Sumenep Siap All Out Menuju Pilleg 2024

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sumenep (Maduraexpose.com)– Ketua Fraksi PPP DPRD Sumenep H.Latib mengaku bangga dengan semangat Ketua DPC PPP Sumenep KH Ali Fikri yang dalam beberapa kesempatan sebelumnya menargetkan penambahan kursi pada pemilu legislative…

administrator
Dawuh Masyayikh
Mei 3, 2017
895 views

Bukan Ngantor, Terpidana Ex Ketua PPP Sumenep Dapat Cuti Tahanan

MADURAEXPOSE.COM–Setelah lebih dua pertiga menjalani masa hukuman dan mendekam dibalik jeruji besi, mantan ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, KH Baharuddin, akhirnya…

administrator
Dawuh Masyayikh
Desember 14, 2016
1087 views

Majelis Pertimbangan PPP Sumenep Tuding SK DPC Tidak Syah

MADURAEXPOSE.COM— Pengurus harian Majelis Pertimbangan Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) Sumenep menuding SK Kepengurusan Pengurus Cabang yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Jatim tidak syah. “Saya tegaskan bahwa SK yang…

administrator
Dawuh Masyayikh
Desember 10, 2016
987 views

Pembentukan Pengurus DPC Sumenep Gaduh, 13 PAC PPP Ancam Luruk DPW Jatim

MADURAEXPOSE.COM—Gara-gara tidak dilibatkan dalam pemilihan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC), 13 Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengancam akan ngeluruk Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)…

DESAK KEPASTIAN HUKUM. Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Madura Raya, Syafrawi, S.H., M.H., memberikan keterangan terkait berlarut-larutnya penetapan tersangka kasus dugaan korupsi logistik KPU Sumenep, Senin (23/03/2026). Syafrawi meminta Kejaksaan Negeri Sumenep transparan mengenai nilai kerugian negara dan tidak menyasar pekerja level bawah yang tidak memiliki kewenangan kebijakan. (Kolase Foto: Dok. Madura Expose)

IRONI ANGGARAN. Ilustrasi visual yang menggambarkan struktur Rancangan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026. Dominasi Belanja Operasi yang mencapai 70 persen (Rp1,59 triliun) terlihat kontras dengan alokasi Belanja Modal yang hanya dijatah 3,2 persen (Rp73,8 miliar). Ketimpangan ini memicu kritik terkait efektivitas anggaran dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan kemandirian ekonomi daerah di tengah tantangan ketidakpastian global. (Ilustrasi: Madura Expose/Gemini)