Setahun Kholilurrahman-Sukriyanto: Mahasiswa Soroti Program Guru Ngaji

PAMEKASAN – Satu tahun kepemimpinan Bupati KH. Kholilurrahman dan Wakil Bupati Sukriyanto disambut rapor merah oleh kalangan aktivis mahasiswa. Aliansi BEM Pamekasan menggeruduk Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan pada Selasa (07/04/2026), membawa tumpukan rapor evaluasi yang menyoroti carut-marutnya implementasi kebijakan daerah.

Fokus tajam mahasiswa tertuju pada program insentif guru ngaji yang dinilai kehilangan arah. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Pamekasan Nomor 2 Tahun 2026, insentif ini dirancang sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa pendidik agama. Namun, realitanya justru memicu polemik akuntabilitas.

Anomali Data dan Teori Kebijakan Publik

Dalam kacamata administrasi publik, efektivitas sebuah kebijakan sangat bergantung pada Target Group Accuracy (ketepatan sasaran). Temuan mahasiswa di lapangan—mulai dari Desa Plakpak hingga Palenggaan—menunjukkan adanya fenomena error of inclusion, di mana individu yang secara regulasi tidak berhak (seperti oknum berstatus PPPK), justru masuk dalam daftar penerima.

“Data ini masih bersifat dugaan, namun informasi dari lapangan menunjukkan ada guru ngaji yang hanya dimintai dokumentasi tanpa menerima fisik insentifnya,” tegas Junaidi, Koordinator Lapangan aksi tersebut.

Secara teoritis, ketidaksesuaian data ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem verifikasi dan validasi di tingkat perangkat daerah. Jika dibiarkan, hal ini bukan hanya mencederai rasa keadilan bagi guru ngaji yang benar-benar membutuhkan, tetapi juga berpotensi menjadi temuan administratif dalam audit anggaran daerah.

Menanggapi tekanan tersebut, Sekretaris Daerah Pamekasan, Taufikurrahman, menyatakan akan melakukan verifikasi ulang. “Semua sudah kami catat. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tentu akan menjadi bahan evaluasi,” ujarnya diplomatis di hadapan massa aksi. [kom/gim/fer]