Azam Khan Sebut Laporan terhadap JK Prematur: Jangan Paksa Pasal yang Kabur!

JAKARTA, MaduraExpose.com – Gelombang pelaporan terhadap Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), terkait ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) memicu reaksi keras dari praktisi hukum nasional. Advokat senior sekaligus aktivis hukum, Azam Khan, menilai laporan yang dilayangkan oleh sejumlah organisasi kepemudaan ke Polda Metro Jaya pada Selasa (14/4/2026) tersebut merupakan langkah hukum yang rapuh.

Baca Juga:

• Zamrud Khan Direktur P2NOT Minta Aparat Jangan Main Mata dengan Bandar Narkoba
• Konferensi Pers Temuan Kokain 27 Kg Batal Mendadak Kapolda Jatim Dipanggil Wakapolri

Azam Khan menegaskan bahwa istilah “mati syahid” yang disampaikan JK dalam konteks konflik Poso dan Ambon merupakan sebuah fakta sosiologis di lapangan pada masa itu, bukan sebuah narasi provokatif baru. Dalam perspektif administrasi publik dan penanganan konflik, JK bertindak sebagai aktor utama perdamaian yang memahami anatomi konflik secara mendalam.

“Jika saya amati secara hukum, laporan ini sangat rapuh, obscuur libel (kabur), dan prematur. Saya menduga Pelapor mungkin tidak memahami sejarah kejadian sebenarnya serta posisi strategis Pak JK sebagai juru damai saat itu,” tegas Azam Khan menanggapi pelaporan yang didasari atas dugaan keresahan masyarakat tersebut.

Baca Juga: 

• BREAKING NEWS: KAPOLDA JATIM TERBANG KE SUMENEP, PIMPIN RILIS TEMUAN ‘NUKLIR’ KOKAIN 27 KG!
• Drama 27 Kilogram Kokain di Pantai Pasir Putih: Babinsa Giligenting Gerak Cepat Amankan Temuan Warga

Menurut Azam, narasi agama dalam konflik Poso-Ambon tahun 2000-an silam sejatinya adalah instrumen yang digunakan pihak berkonflik dalam pusaran politik kekuasaan. JK, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesra dan arsitek Perjanjian Malino I serta II, hanya menceritakan gambaran situasi sosiologis demi pembelajaran perdamaian.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan, advokat asal Sumenep ini menyatakan kesiapannya untuk memberikan pembelaan hukum secara profesional kepada Jusuf Kalla. Ia menekankan bahwa persoalan ini murni masalah hukum dan interpretasi sejarah, bukan isu SARA.

“Saya siap membela Pak Jusuf Kalla. Tapi ini bukan masalah Islamnya, melainkan persoalan hukum. Jangan dipaksa-paksa masuk dengan laporan yang tidak jelas dasarnya,” pungkas sosok yang juga dikenal dekat dengan kalangan aktivis tersebut. [tim/mgn]