Maraton Hibah Jatim: KPK Gali Keterangan 13 Saksi, Dua Kades Bangkalan Hadir

BANGKALAN – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami struktur penyaluran dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Bertempat di Mapolres Bangkalan, Kamis (16/04), lembaga antirasuah tersebut mengagendakan pengambilan keterangan terhadap 13 orang saksi guna memperjelas mekanisme administrasi dan realisasi bantuan di tingkat bawah.

Di antara belasan nama yang dipanggil, terdapat dua Kepala Desa (Kades) aktif dari Kecamatan Klampis dan Kecamatan Tanjungbumi. Kehadiran para pimpinan desa ini murni dalam kapasitas sebagai saksi untuk memberikan keterangan tambahan terkait aliran dana yang masuk ke wilayah administratif mereka melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Pendalaman Prosedur Administrasi Hibah
Secara ilmiah dalam studi administrasi publik, pemanggilan perangkat kewilayahan merupakan prosedur standar untuk memverifikasi validitas laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan pemerintah. Langkah KPK meminjam tempat di Mapolres Bangkalan menunjukkan efisiensi koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam mengawal akuntabilitas keuangan daerah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan perkara yang sedang berjalan. Dari 13 saksi yang dimintai keterangan, mayoritas berasal dari Kabupaten Sampang (9 orang) dan sisanya dari Bangkalan (4 orang). Fokus pemeriksaan dilaporkan berkisar pada peran swasta dan Pokmas dalam rantai distribusi hibah.

Hingga saat ini, status seluruh pihak yang hadir di Mapolres Bangkalan tetap sebagai saksi. KPK masih mengumpulkan data-data primer untuk menyusun konstruksi perkara yang komprehensif tanpa terburu-buru menetapkan status hukum lebih lanjut bagi pihak-pihak yang kooperatif dalam memberikan keterangan.