SAYONARA PENYAMUN DIGITAL! KEMKOMDIGI-POLRI SATUKAN PINTU LAPORAN: JUDOL DAN SCAM JADI TARGET UTAMA

Terbit: 14 April 2026 | 02:34 WIB

JAKARTA – Pemerintah mengambil langkah ekstrem untuk memberangus ekosistem kejahatan di ruang siber. Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo resmi menandatangani MoU integrasi sistem pelaporan kejahatan digital di Kantor Kemkomdigi, Senin (13/4/2026).

Reformasi Birokrasi Pelaporan: Memangkas Sekat Surat-Menyurat Selama ini, koordinasi antarlembaga seringkali terhambat oleh alur administratif yang lamban. Dalam perspektif administrasi publik, penyatuan sistem ini merupakan langkah revolusioner untuk memangkas alur koordinasi. Proses yang dulunya membutuhkan surat-menyurat formal kini disederhanakan menjadi sistem Command Center yang terintegrasi.

“Masyarakat ingin respons cepat. Ke depan, nomor aduan 110 dan 112 akan diintegrasikan agar laporan penipuan online, judi online, hingga pemerasan seksual bisa langsung ditindaklanjuti dalam satu pintu,” tegas Meutya Hafid.

Target Satu Tahun: Menekan Angka Kejahatan Siber Kapolri Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa kerja sama ini mencakup pengamanan Pusat Data Nasional (PDN) hingga edukasi publik yang masif. Langkah ini diambil guna merespons maraknya scam dan judi online yang kian meresahkan. Dengan sistem baru ini, Polri memiliki ruang gerak yang lebih luas dan terkoordinasi untuk melakukan penindakan hukum tanpa hambatan teknis koordinasi antarlembaga.

administrator

www.maduraexpose.com | Mengawal Kepastian Hukum

Related Posts

Siasat ‘Pelit’ Media Barat & Fenomena Netizen “Makan Judul”: Madura Expose Tetap Gratis!

Terbit: 13 Maret 2026 | 14:24 WIB MaduaExpose.com- Transformasi model bisnis media global menuju sistem langganan berbayar (paywall) kini tengah menciptakan polarisasi informasi yang tajam. Saat raksasa teknologi seperti The…

Agresivitas Penagihan IndiHome: Sinyal Efisiensi atau Krisis Likuiditas BUMN?

Terbit: 10 Maret 2026 | 22:57 WIB JAKARTA – Keluhan pakar kebijakan publik, Alvin Lie, di platform X mengenai agresivitas penagihan prematur oleh IndiHome memicu diskursus luas mengenai etika layanan…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *