Ilustrasi

MADURAEXPOSE.COM— Pengurus harian Majelis Pertimbangan Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) Sumenep menuding SK Kepengurusan Pengurus Cabang yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Jatim tidak syah.

“Saya tegaskan bahwa SK yang dikeluarkan DPWPPP Jawa Timur itu tidak sah, karena mengabaikan formatur yang terpilih secara demokratis dalam Konfercab PPP 18 Oktober lalu,” kata KH. Sirojuddin, Pengurus harian ‎Majelis Pertimbangan PPP Sumenep, Madura, Jawa Timur, Selasa 13 Desember 2016.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Pihaknya juga mengaku prihatin karena pembentukan pengurus DPC yang baru tanpa melibatkan tim formatur yang syah, dianggap sebuah kemunduran dalam tata cara berpolitik PPP hari ini.
‘Cara-cara yang dilakukan sudah keluar dari tradisi politik Islam yang sudah dibangun sejak lama. Jika ini tidak disadari, bukan tidak mungkin PPP akan terus berkurang di Sumenep,”paparnya penuh prihatin. [Arbania/**]