SUMENEP, MaduraExpose.com – Meski kalender telah berganti ke tahun 2026, persoalan stunting di Kabupaten Sumenep tampaknya masih menjadi “momok” yang menghantui masa depan generasi Bumi Sumekar. Berdasarkan data valid hingga penghujung 2025, tercatat sebanyak 750 balita mengalami gangguan pertumbuhan kronis, sebuah angka yang kini mencemaskan publik karena diprediksi terus merangkak naik mendekati angka psikologis 1.000 kasus jika tidak segera dijinakkan.
Sebaran kasus ini tidak main-main. Sebanyak 750 balita tersebut tersebar merata di wilayah daratan hingga kepulauan terpencil. Fakta ini memicu reaksi keras dari gedung parlemen. Anggota Komisi IV DPRD Sumenep mengingatkan bahwa angka ini bukan sekadar statistik, melainkan potret nyata ancaman terhadap kualitas SDM Sumenep di masa depan.
Penyebaran Merata di Darat dan Kepulauan
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes P2KB Sumenep menyatakan bahwa intervensi gizi dan pemberian makanan tambahan terus dilakukan. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan tantangan yang kompleks, mulai dari faktor ekonomi hingga kurangnya akses air bersih di wilayah pelosok.
“Ini bukan angka yang kecil. Jika 750 balita sudah masuk radar, maka potensi angka riil di lapangan bisa saja mendekati seribu jika kita tidak melakukan jemput bola secara masif,” ungkap Zamrud Khan,SH, Direktur Kontra’SM di Sumenep, Kamis 29 Januari 2026.
DPRD Minta Tindakan Nyata, Bukan Seremonial
Kritik tajam datang dari legislatif. DPRD Sumenep menekankan bahwa penanganan stunting tidak boleh terjebak dalam program seremonial belaka. Evaluasi terhadap efektivitas penyaluran bantuan gizi dan edukasi kepada ibu hamil harus menjadi prioritas utama di awal tahun 2026 ini.
“Kita tidak ingin mendengar angka ini menembus seribu anak. Pemerintah daerah harus mengerahkan segala daya, termasuk kolaborasi dengan pihak swasta dan tokoh masyarakat untuk menekan angka ini sebelum terlambat,” tegas Syamsul Bahri, Anggota Komisi IV DPRD Sumenep kepada awak media dalam sebuah kesempatan.
Agenda Gizi 2026: Pertaruhan Marwah Daerah
Memasuki Hari Gizi Nasional 2026, publik menunggu gebrakan nyata dari Pemkab Sumenep. Fokus intervensi diharapkan tidak hanya berpusat di perkotaan, tetapi menjangkau puskesmas-puskesmas di kepulauan yang selama ini sering terkendala akses distribusi logistik gizi.
Mampukah Sumenep menahan laju angka stunting agar tidak menyentuh angka 1.000? Ataukah data ini hanya akan berakhir di meja laporan tanpa solusi yang menyentuh akar rumput?
Reporter: Redaksi Madura Expose Editor: Ferry Arbania
