16 Proyek Gagal: Inpres atau Dalih Gagalnya Perencanaan?

MaduraExpose.com– Pemerintah Kabupaten Sumenep mengumumkan pembatalan 16 proyek fisik senilai total lebih dari Rp 142 miliar. Alasannya? Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.   Sekilas, pernyataan…

Ketika BUMD Runtuh: Sorotan Tajam pada Kegagalan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember

Sumenep, MaduraExpose.com– Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Jember, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, kini resmi menghentikan operasionalnya.   Ini bukan sekadar penutupan biasa,…

Proyek Megah Rp 100 Miliar DPRD Sumenep: Simbol Kemajuan atau Monumen Kegagalan?

SUMENEP — Gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, yang diklaim sebagai simbol kemajuan dan menelan anggaran fantastis lebih dari Rp 100 miliar, kini berdiri sebagai monumen ironi…

DPRD Sumenep dan Laporan Reses: Ajang Formalitas di Tengah Krisis Kepercayaan Rakyat

SUMENEP, Madura Expose – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep kembali menjadi saksi bisu sebuah ritual tahunan: Rapat Paripurna Laporan Hasil Reses.   Dalam rapat yang dihadiri oleh…

Pendidikan Sumenep: Lebih dari Sekadar Kelas, Ini Soal Komitmen Kolektif

Madura Expose- Pernyataan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo tentang sinergi antara sekolah dan komite pendidikan di Sumenep bukanlah sekadar retorika politik.   Pernyataan ini mencerminkan sebuah filsafat pemerintahan yang meyakini bahwa…

DBHCHT Sumenep: Lebih dari Sekadar Angka, Ini Soal Janji dan Tuntutan

Madura Expose- Saat tim dari Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sumenep memantau penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), mereka tidak hanya menjalankan tugas birokrasi biasa.   Di…

Bupati Fauzi Tunjuk Syahwan Effend Plt Sekda, Mencegah Kekosongan atau Menunda Perubahan?

SUMENEP, Madura Expose – Sebuah langkah strategis tapi tak luput dari sorotan publik. Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, secara resmi menunjuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Syahwan Effendi,…

Mengurai Benang Kusut Kasus Dana Hibah Jatim, Mengapa KPK Memanggil Gubernur?

Pemeriksaan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (10/7/2025) menjadi sorotan publik.   Langkah ini bukan sekadar rutinitas penegakan hukum, melainkan upaya mendalam KPK…

Rapor Fiskal 2024 Dipuji, DPR Sepakat Lanjutkan RUU Pertanggungjawaban APBN

MaduraExpose.com — RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 (PPA) akhirnya “diketok palu” di tingkat satu oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.   Keputusan ini diambil secara aklamasi, alias…

Patologi Birokrasi: Ketika Integritas Tata Kelola Pamekasan Diuji oleh ‘Pedang’ KPK

Dalam konsepsi administrasi publik modern, transparansi dan akuntabilitas adalah pilar utama yang menopang kredibilitas sebuah pemerintahan.   Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir dan menyoroti titik-titik rawan korupsi dalam birokrasi…