Mengurai Benang Kusut Kasus Dana Hibah Jatim, Mengapa KPK Memanggil Gubernur?

Pemeriksaan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (10/7/2025) menjadi sorotan publik.

Langkah ini bukan sekadar rutinitas penegakan hukum, melainkan upaya mendalam KPK untuk mengurai benang kusut dalam kasus korupsi dana hibah APBD Jatim tahun 2019-2022.

Pemeriksaan Khofifah sebagai saksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan titik terang dalam kasus yang telah menjerat 4 terdakwa dan 21 tersangka.

Peran Gubernur dan Penyaluran Dana Hibah

Khofifah, yang menjabat sebagai Gubernur Jatim pada periode tersebut, diperiksa terkait perannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam keterangannya, Khofifah menekankan bahwa penyaluran dana hibah telah sesuai dengan prosedur yang ada. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik KPK menyentuh substansi, yaitu tugas pokok dan fungsi gubernur dalam pengelolaan APBD, khususnya terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana hibah. Sebagai gubernur, Khofifah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan umum dalam penyusunan APBD, termasuk penetapan penerima dan alokasi dana.

Pemeriksaan ini menjadi relevan setelah salah satu tersangka, mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi, menyebutkan adanya andil Khofifah dalam penyaluran dana tersebut. Meskipun Khofifah tidak hadir pada jadwal pemeriksaan awal, KPK menjadwal ulang pemeriksaan di Surabaya demi efektivitas dan efisiensi penyidikan.

Kilas Balik Kasus dan Perkembangan Terkini

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 Desember 2022 terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak, bersama staf ahlinya. Pengembangan penyelidikan mengungkap jaringan yang lebih luas, dengan 4 terdakwa awal yang kini telah divonis. Namun, penyelidikan tidak berhenti di situ. KPK menduga praktik korupsi ini telah terjadi secara sistematis selama beberapa tahun, yang dibuktikan dengan pengumuman 21 tersangka baru pada Juli 2024.

Para tersangka baru ini meliputi pimpinan dan anggota DPRD Jatim, serta pihak swasta yang berperan sebagai pemberi suap. Upaya KPK untuk membongkar kasus ini semakin intensif, ditandai dengan serangkaian penggeledahan dan penyitaan aset di berbagai daerah, termasuk rumah dan properti yang diduga dibeli menggunakan dana hasil korupsi.

Menerangi Jalur Penyidikan

Pemeriksaan Khofifah, menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga, Nur Basuki Minarno, adalah hal yang lumrah. Sebagai kepala daerah, ia adalah penanggung jawab utama pengelolaan keuangan. Penting untuk dicatat, pemeriksaan Khofifah sebagai saksi tidak serta-merta mengindikasikan keterlibatannya dalam tindak pidana.

Namun, kehadiran Khofifah dalam pemeriksaan menjadi krusial. Penjelasan yang diberikannya, terkait struktur organisasi dan alur penyaluran dana, dapat menjadi informasi penting untuk melengkapi puzzle penyidikan. Kasus ini menjadi pengingat bagi setiap pejabat publik bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat adalah harga mati.

Pemeriksaan Khofifah ini menandai babak baru dalam upaya KPK untuk menuntaskan kasus dana hibah Jatim. Dengan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, termasuk saksi kunci seperti Khofifah, publik berharap kasus ini dapat segera terungkap secara terang benderang dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur.[dbs/kmp/tim]