Bupati Fauzi Tunjuk Syahwan Effend Plt Sekda, Mencegah Kekosongan atau Menunda Perubahan?

SUMENEP, Madura Expose – Sebuah langkah strategis tapi tak luput dari sorotan publik. Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, secara resmi menunjuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Syahwan Effendi, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda).

Penunjukan ini, meski diklaim sebagai solusi untuk menjaga kontinuitas pemerintahan, justru memunculkan pertanyaan kritis tentang arah revolusi birokrasi di masa depan.

Mencegah Kekosongan atau Menunda Perubahan?

Penunjukan Plt Sekda ini seolah menjadi langkah praktis untuk menghindari kekosongan jabatan pasca-purna tugas Sekda definitif. Namun, narasi birokrasi yang menyebutnya sebagai “langkah konsolidasi tata kelola” ini terasa hampa.

Dalam terminologi yang lebih agitatif, penunjukan Plt sering kali dianggap sebagai solusi sementara yang menunda proses seleksi terbuka yang lebih transparan dan kompetitif.

Apakah ini langkah untuk memastikan stabilitas birokrasi atau justru cara untuk mempertahankan status quo? Pertanyaan ini relevan, mengingat peran strategis Sekda sebagai motor penggerak administrasi daerah.

Janji Sinergi vs Realitas Birokrasi

Dalam pernyataannya, Bupati menegaskan bahwa Syahwan Effendi dinilai memiliki kapasitas dan integritas. Sementara itu, Syahwan sendiri menjanjikan kolaborasi dan sinergi di antara OPD.

Janji-janji ini memang indah di atas kertas. Namun, dalam realitasnya, birokrasi sering kali terjebak dalam ego sektoral dan hambatan struktural yang menghambat inovasi.

Publik menanti, apakah penunjukan ini akan menjadi titik tolak perubahan signifikan, atau hanya sekadar pergantian figur tanpa transformasi substansi? Kinerja seorang Plt akan diukur bukan hanya dari janji-janji, melainkan dari sejauh mana ia mampu mempercepat layanan publik dan menghilangkan inefisiensi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat Sumenep.