Wasekjen DPN PERADI Syafrawi Semprot Kejari Sumenep Soal Kasus Logistik KPU

Penjaga Gawang Integritas HukumSUMENEP, MADURA EXPOSE – Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI, Syafrawi, S.H., M.H., saat memberikan pernyataan tertulis terkait stagnansi penyidikan kasus logistik Pemilu 2024 di Kejari Sumenep, Selasa (24/3). Sebagai tokoh sentral di organisasi advokat terbesar di Indonesia, Syafrawi menekankan bahwa penegakan hukum tanpa kepastian angka kerugian negara yang akurat dari audit BPK/BPKP adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip due process of law.Kehadirannya dalam kasus ini tidak hanya sebagai kuasa hukum saksi, namun juga sebagai representasi kontrol sosial terhadap institusi kejaksaan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam proses yudisial.

Terbit: 24 Maret 2026 | 14:00 WIB

SUMENEP, MADURA EXPOSE – Integritas Korps Adhyaksa di ujung tanduk. Penanganan kasus dugaan kerugian negara dalam pengadaan logistik Pemilu 2024 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep menuai kritik tajam dari level puncak advokat nasional. Syafrawi, S.H., M.H., Wakil Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode 2026-2030, mempertanyakan profesionalisme penyidik yang dinilai “jalan di tempat” meski kepemimpinan Kejari telah berganti tiga kali.

Secara teoritis, dalam kerangka Administrasi Publik dan Hukum Tindak Pidana Korupsi, penetapan tersangka pada delik kerugian negara wajib berpijak pada asas certainty (kepastian hukum). Syafrawi menilai penyidik terkesan memaksakan narasi hukum tanpa dasar audit yang rigid dari lembaga berwenang seperti BPK atau BPKP.

“Hingga tahun 2026 ini, tim penyidik masih kebingungan menentukan angka pasti kerugian negara. Padahal, audit tersebut merupakan conditio sine qua non atau syarat mutlak dalam pengusutan kasus korupsi logistik,” tegas Syafrawi dalam keterangan tertulisnya kepada MaduraExpose.com, Selasa (24/03).

Sebagai kuasa hukum salah satu saksi pekerja pelipatan surat suara, tokoh yang juga menjabat Ketua DPC PERADI Madura Raya ini mencium aroma maladministration. Ia memperingatkan adanya konsekuensi hukum jika Kejari Sumenep terus memaksakan perkara yang tidak memiliki landasan fakta hukum yang kuat.

“Jika tidak ditemukan kerugian negara, hentikan segera. Jangan jadikan kasus ini sebagai ‘peluru liar’ yang menyasar subjek hukum hanya berdasarkan persepsi subjektif penyidik, bukan fakta hukum,” pungkas mantan aktivis Malang tersebut dengan nada satir.

Executive Correspondence:

Lead Correspondent: Ferry Arbania

Editorial Board & Legal Analyst: Madura Expose Central Office