Lebaran dan Ritual ‘Cuci Dosa’ Birokrasi Sumenep

Terbit: 20 Maret 2026 | 19:54 WIB

SUMENEP – Gema takbir yang membahana di Bumi Sumekar tidak hanya menandai kemenangan spiritual, tetapi juga menjadi momentum refleksi mendalam bagi tata kelola pemerintahan. Di tengah keriuhan mudik dan silaturahmi, publik kembali diingatkan pada esensi Idul Fitri: kembali ke fitrah yang bersih. Namun, pertanyaannya, sejauh mana “spirit penyucian” ini menyentuh celah-celah gelap pengelolaan anggaran daerah?

Baca Juga: Episentrum Kerusakan: Hegemoni Galian C dan “Syahwat” Eksploitasi yang Melumpuhkan Sumenep

Secara sosiologis, Lebaran di Madura adalah puncak dari segala ritus sosial. Namun, dalam kacamata administrasi publik modern, integritas sebuah daerah tidak bisa hanya dibangun di atas ritus tahunan, melainkan harus dipondasi dengan sistem yang antikorupsi. Angka investasi triliunan yang masuk ke Sumenep, sebagaimana data yang kita bedah sebelumnya, menuntut pengawasan yang jauh lebih ketat agar tidak bocor di tengah jalan oleh tangan-tangan kreatif oknum birokrasi.

Baca Juga: Lingkaran Setan Galian C Sumenep: Antara Nyali Aktivis, Prosedur Hukum, dan Kelestarian yang Digadaikan

Teori Public Accountability menekankan bahwa transparansi adalah bentuk tertinggi dari ibadah sosial seorang pejabat negara. Membersihkan Sumenep dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) jauh lebih mendesak daripada sekadar mengecat gapura desa menjelang Lebaran. Korupsi adalah “najis” dalam sistem pemerintahan yang menghambat tetesan ekonomi (trickle-down effect) sampai ke piring makan 17,78% warga miskin di Sumenep.

Baca Juga: Manuver Ultimum Remedium: Kejari Sumenep Perangi Delik Korupsi Logistik Pemilu Melalui Operasi Geledah

Jika Idul Fitri adalah ajang saling memaafkan, maka bagi publik, maaf yang sesungguhnya adalah ketika mereka melihat pembangunan infrastruktur jalan yang merata, distribusi pupuk yang jujur, dan pelayanan publik tanpa pungli. Tanpa komitmen untuk “bersih-bersih” dari praktik koruptif, maka jargon “kembali ke fitrah” bagi birokrasi hanyalah retorika tanpa makna.

Baca Juga: Ratusan Senior IKA PMII Sumenep Gelar Bukber Dan Santunan

Momentum Lebaran 2026 ini harus menjadi titik nol bagi Kabupaten Sumenep untuk mengkalibrasi ulang komitmen moralnya. Mari kita pastikan bahwa yang kembali suci bukan hanya hati, tapi juga administrasi. [*]

administrator

www.maduraexpose.com | Mengawal Kepastian Hukum

Related Posts

Polres Sumenep Siaga: Antisipasi Kelangkaan BBM dan Kenaikan Harga Sembako

Terbit: 21 April 2026 | 22:42 WIB Sumenep (MaduraExpose.com) – Menanggapi keresahan masyarakat terkait isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan fluktuasi harga kebutuhan pokok, Polres Sumenep mengambil langkah preventif…

Dialektika Perencanaan: Sinkronisasi Epistemik dan Jembatan Masa Depan Sumenep

Terbit: 16 April 2026 | 13:26 WIB SUMENEP – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep menggelar diskursus intelektual bertajuk sarasehan untuk membedah…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *