Lumbung Migas, Dapur Melarat: Nestapa Sumenep di Bawah Bayang-Bayang Triliunan Anggaran

SUMENEP – Kabupaten Sumenep hari ini adalah sebuah paradoks besar yang menyerupai potret ekonomi negara-negara kaya minyak di Amerika Latin.

Baca Juga: Hegemoni Migas: Saat Madura Terus “Mengemis” di Atas Drum Emas Hitam

Di atas kertas, daerah ini adalah “anak emas” energi dengan eksploitasi gas dan minyak bumi dari delapan perusahaan raksasa yang mengeruk perut buminya. Namun, di balik gemerlap triliunan investasi dan posisi strategis putra daerah di tampuk pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, realitas di dapur rakyat justru masih menyisakan kepulan asap kemiskinan yang mencekik.

Baca Juga: Surat ‘Bumi Hangus’ Joe Kent di X Guncang Intelijen Amerika, Ini Analisisnya!

Secara teoritis, masuknya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan kucuran APBN melalui jalur Banggar seharusnya menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang masif. Namun, data BPS 2025-2026 menunjukkan anomali: angka kemiskinan di Sumenep masih betah bertengger di angka 17%, menjadikannya salah satu daerah dengan disparitas ekonomi paling tajam di Jawa Timur. Mengapa triliunan rupiah itu gagal menetes ke bawah?

Para pakar administrasi publik menyebut fenomena ini sebagai Budgetary Leakage atau kebocoran anggaran yang sistemik. Proyek-proyek mercusuar yang dibiayai negara seringkali lebih berpihak pada akumulasi modal elit politik ketimbang penguatan daya beli masyarakat lokal.

Baca Juga: Lebaran dan Ritual ‘Cuci Dosa’ Birokrasi Sumenep

Investasi migas yang bersifat padat modal (capital intensive) gagal menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah signifikan, sementara anggaran daerah seringkali habis untuk belanja birokrasi dan proyek fisik yang minim urgensi kesejahteraan.

“Sumenep tidak kekurangan uang, kita kekurangan integritas dalam distribusi kesejahteraan,” ungkap pengamat kebijakan publik Madura Expose. Keberadaan tokoh sentral di Banggar nasional memang membawa banjir anggaran, namun tanpa pengawasan yang radikal, anggaran tersebut hanya akan menjadi “pesta pora” bagi para tikus anggaran yang bersarang di celah-celah birokrasi.

Baca Juga: Mudik 2026: Komisi VI DPR RI Soroti Kegagalan Mitigasi BUMN Karya di Jalur Krusial

Jika pola ini terus berlanjut, Sumenep akan tetap menjadi “Mexico-nya Madura”—daerah yang kaya raya secara statistik, namun menderita secara fisik. Sudah saatnya transparansi anggaran bukan lagi sekadar pajangan di situs web dinas, melainkan menjadi “ruh” dalam setiap rupiah yang mengalir ke Bumi Sumekar. [*]