Haji 2026 di Tengah Bara Timur Tengah: Tiket Pesawat Masih “Adem”, Puan Minta Mitigasi

Terbit: 13 Maret 2026 | 08:14 WIB

JAKARTA – Eskalasi konflik terbuka antara poros Israel-Amerika Serikat dengan Iran yang memicu meroketnya harga minyak dunia ke level USD100 per barel mulai membayangi kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Meski nilai tukar Rupiah telah menembus level psikologis Rp17.000 per USD, otoritas terkait masih berupaya menjaga stabilitas biaya perjalanan ibadah. Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, memastikan bahwa hingga saat ini belum ada dampak langsung terhadap harga tiket maskapai penerbangan haji.

Baca Juga: Jejak Intelektual dan Aktivisme: Nur Faizin, Dari Jogja Menuju Parlemen Jawa Timur

Pria yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan bahwa sampai hari ini pihak maskapai belum mengajukan perubahan harga resmi terkait gejolak harga minyak dunia tersebut. Kemenhaj dan maskapai penerbangan haji masih memegang teguh komitmen yang tertuang dalam kontrak kesepakatan sebelumnya. Bahkan dalam pertemuan yang berlangsung beberapa hari lalu, Gus Irfan menyebut bahwa pihak maskapai tidak menyinggung soal kenaikan harga, melainkan lebih fokus pada diskusi kemungkinan perubahan jalur penerbangan demi keamanan armada.

Baca Juga: Sinyal “Wangi” di Tengah Badai Teheran

Di sisi lain, isu mengenai skenario penundaan haji demi keselamatan jemaah mulai mengemuka di ruang publik. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan harapannya agar ibadah rukun Islam kelima tersebut tetap dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya meskipun situasi geopolitik global sedang memanas. Bagi Puan, keselamatan dan kenyamanan jemaah Indonesia adalah prioritas yang tidak bisa ditawar, namun upaya pelaksanaan ibadah harus tetap diperjuangkan melalui strategi yang matang.

Guna mengantisipasi dampak buruk eskalasi di Timur Tengah, Puan meminta seluruh pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi dan mitigasi yang mendalam. Ia memastikan bahwa DPR RI melalui komisi terkait akan melakukan kajian komprehensif untuk memberikan kepastian keselamatan bagi jemaah haji Indonesia. Skenario mitigasi ini dipandang penting dalam perspektif administrasi publik sebagai langkah preventif negara dalam melindungi warga negaranya di tengah ketidakpastian keamanan internasional yang fluktuatif.

Baca Juga: Simbol Kebangkitan Ekonomi Umat: Menakar Keberhasilan BMT NU Jatim dalam Arsitektur Keuangan Syariah

Catatan Redaksi: Draf berita ini disusun melalui integrasi pernyataan resmi dua otoritas tinggi negara, yakni Kementerian Haji dan Umrah serta Pimpinan DPR RI. Redaksi MaduraExpose.com menggarisbawahi pentingnya kewaspadaan nasional terhadap dampak ganda (double hit) dari kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap biaya logistik haji. Seluruh kutipan narasumber diolah secara integratif untuk menyajikan laporan yang mendalam, objektif, dan menjaga marwah eksklusivitas jurnalisme di tengah situasi geopolitik yang memanas.

Ferry Arbania > Executive Editor, Madura Expose Global Media

administrator

www.maduraexpose.com | Mengawal Kepastian Hukum

Related Posts

Presiden Prabowo Tinjau Gudang Bulog Magelang: Stok 7.000 Ton Aman, Kualitas Jadi Harga Mati

Terbit: 20 April 2026 | 13:30 WIB MAGELANG, MaduraExpose.com – Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Gudang Bulog Danurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/04/2026). Langkah strategis…

Ultimatum Manis Menkeu

Terbit: 15 April 2026 | 20:00 WIB JAKARTA – Kebijakan fiskal terkait industri hasil tembakau kembali memasuki babak krusial. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, meluncurkan ultimatum strategis terhadap peredaran rokok…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *