Ketuk Palu Puan: OJK Baru, “Pawang” Kripto atau Sekadar Restu?

JAKARTA – Arsitektur pengawasan sektor keuangan Indonesia resmi memasuki babak baru. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengonfirmasi bahwa Sidang Paripurna DPR RI telah mengesahkan lima anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031. Keputusan ini diambil setelah kelima sosok tersebut dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI. Di tengah badai inovasi teknologi keuangan, Puan menitipkan pesan krusial: integritas bukan lagi sekadar opsi, melainkan urat nadi.

Secara substansi, pengesahan ini merupakan mandat langsung dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam perspektif administrasi publik, penunjukan komisioner baru ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat fungsi regulasi di tengah volatilitas aset kripto dan digitalisasi perbankan yang kian masif. Puan menegaskan, OJK harus bertransformasi menjadi lembaga pengawas yang lebih ketat sekaligus adaptif terhadap perlindungan konsumen.

“Besar harapan kepada para komisioner agar mampu melaksanakan tugas secara ketat sesuai ketentuan UU P2SK. Terutama dalam hal adaptasi teknologi keuangan dan aset kripto,” ujar Puan Maharani melalui kanal resminya, Jumat (13/3).

Langkah DPR RI ini juga dipandang sebagai upaya “pembersihan” citra sektor keuangan pasca berbagai skandal investasi yang sempat mengguncang kepercayaan publik. Penguatan pengawasan yang diminta Puan mencakup mitigasi risiko sistemik yang mungkin ditimbulkan oleh inovasi finansial (fintech). Kini, tugas berat menanti para komisioner terpilih untuk membuktikan bahwa restu dari Senayan bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari tata kelola keuangan nasional yang lebih akuntabel dan transparan.

Baca Juga: Skandal “Fee” Terlarang: Jejak Kelam Rasuah Kuota Haji sang Mantan Menteri

Hari ini Sidang Paripurna DPR RI mensahkan 5 anggota Dewan Komisioner OJK 2026–2031, yang sebelumnya telah melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI.

Besar harapan kepada para komisioner agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi OJK secara ketat sesuai dengan… pic.twitter.com/UwWDLR6rIp

— Puan Maharani (@puanmaharani_ri) March 12, 2026

Catatan Redaksi:
Draf ini disusun sebagai respons terhadap dinamika legislasi nasional di sektor otoritas keuangan. Redaksi MaduraExpose.com mengintegrasikan pernyataan resmi Ketua DPR RI dengan analisis urgensi UU P2SK dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Laporan ini merupakan bagian dari komitmen kami menyajikan jurnalisme ekonomi yang mendalam, akurat, dan berorientasi pada kepentingan perlindungan konsumen di era digital.

Ferry Arbania Executive Editor, Madura Expose Global Media