Said Abdullah ‘Pasang Badan’: Tolak Obral Utang Lewat Cetak Uang?

JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, mengirimkan sinyal “alarm” keras terhadap wacana ekspansi fiskal ekstrem yang tengah dikaji pemerintah. Politisi senior asal Sumenep ini secara tegas meminta pemerintah melakukan Analisis Risiko Multi-Layer sebelum nekat melebarkan defisit anggaran melampaui ambang batas psikologis 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam perspektif Fiskal Teknokratis, Said menyoroti ketiadaan pembahasan awal (Preliminary Discussion) terkait rencana tersebut, termasuk diskursus mengenai kebijakan Quantitative Easing (QE). Baginya, setiap manuver moneter dan fiskal wajib berpijak pada Fundamental Ekonomi yang rigid, bukan sekadar respons reaktif atas tekanan makro.

“Hingga detik ini, Banggar DPR belum menerima peta jalan atau ‘blueprint’ terkait pelebaran defisit maupun mekanisme QE dari Menteri Keuangan. Kita harus menghitung secara akurasi tinggi dampak jangka menengah terhadap Fiscal Sustainability negara,” tegas Said dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/03/2026).

Said menilai, pemerintah saat ini terjebak dalam dilema antara membiayai ambisi program dengan menjaga Credit Rating (Peringkat Kredit) nasional. Alih-alih mengandalkan pembiayaan utang (Debt Financing), ia menyarankan optimalisasi Domestic Resource Mobilization melalui sistem coretax dan pemanfaatan windfall harga komoditas global.

Secara tajam, Said memberikan peringatan dini terhadap risiko Stagflasi—sebuah kondisi mengerikan di mana jumlah uang beredar (Money Supply) meningkat tanpa diikuti daya beli, sementara inflasi mencekik pertumbuhan. Jika Bank Indonesia (BI) dipaksa menyerap Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara ugal-ugalan, stabilitas nilai tukar Rupiah berada dalam ancaman devaluasi yang nyata.

“Fiskal kita harus tetap sehat dan berkelanjutan (Sustainable). Jangan sampai langkah pintas hari ini menjadi beban warisan bagi generasi mendatang,” pungkas Said, memberikan edukasi anggaran kelas tinggi bagi para pemangku kebijakan di pusat.

Editorial Note: Mengawal Kedaulatan Brankas Negara

Catatan Redaksi: > MaduraExpose.com memandang pernyataan Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, bukan sekadar retorika politik, melainkan manifestasi dari fungsi Check and Balances dalam tata kelola keuangan negara. Di tengah fluktuasi ekonomi global yang kian volatil, ketaatan terhadap Fiscal Rule (Batas Defisit 3%) adalah benteng terakhir pertahanan kedaulatan moneter kita. Upaya mengaktivasi ‘mesin cetak uang’ lewat QE tanpa mitigasi risiko yang teknokratis berpotensi memicu distorsi pasar dan degradasi daya beli rakyat secara masif. Kami berdiri bersama kepentingan publik untuk memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Ferry Arbania (Pimpinan Redaksi MaduraExpose.com)