Catatan Merah Hukum Sumenep: Dari Skandal BSPS, Lambannya Kejari di Kasus Logistik, hingga Putusan Kontroversial Sapudi

SUMENEP, MADURA EXPOSE – Memasuki awal Februari 2026, atmosfer hukum di Kabupaten Sumenep kian memanas. Tiga perkara besar yang melibatkan hak rakyat, integritas demokrasi, hingga nasib warga kecil di meja hijau kini menjadi sorotan tajam publik. Mulai dari mandeknya pengusutan bantuan rumah swadaya, lambannya gerak Kejaksaan, hingga vonis dramatis di Pengadilan Negeri.

1. Skandal BSPS Sumenep: Hak Rakyat yang Terbengkalai

Kasus Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tetap menjadi “bom waktu” yang paling dicari informasinya oleh masyarakat. Dugaan penyimpangan dana dan pemotongan bantuan bagi warga miskin di berbagai desa memicu mosi tidak percaya. Publik mendesak transparansi mengenai aliran dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat berpenghasilan rendah, namun justru diduga dinikmati segelintir oknum.

2. Logistik Pemilu Sumenep: Mengapa Kejari Lamban?

Sorotan tajam juga mengarah ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep. Penanganan kasus dugaan penyimpangan Logistik Pemilu dinilai berjalan di tempat. Publik mempertanyakan komitmen korps adhyaksa dalam mengusut tuntas indikasi kerugian negara dan potensi kecurangan administratif yang mencederai proses demokrasi.

“Kejari harus menunjukkan taringnya. Lambannya penanganan kasus logistik pemilu ini memberikan kesan adanya tebang pilih dalam penegakan hukum,” ungkap salah satu aktivis hukum di Sumenep.

3. Putusan ODGJ Sapudi: Keadilan yang Terbelah

Terbaru dan paling viral adalah ketukan palu di Pengadilan Negeri (PN) Sumenep terkait kasus ODGJ Sapudi. Kasus yang awalnya diposisikan polisi sebagai pengeroyokan brutal (Pasal 170 KUHP) ini akhirnya “ambruk” di persidangan.

• Vonis Bebas Murni: Majelis Hakim yang diketuai Jetha Tri Dharmawan membebaskan tiga terdakwa—Musahwan, Suud, dan Tolak Edy. Mereka dinyatakan tidak terbukti melakukan pidana dan murni merupakan korban situasi darurat saat menghadapi amukan ODGJ.

• Polemik Vonis Asip: Di sisi lain, terdakwa Asip Kusuma tetap divonis 5 bulan penjara. Hal ini memicu reaksi keras dari kuasa hukum Marlaf Sucipto, yang menilai hakim mengabaikan prinsip pembelaan terpaksa (Noodweer) dan berencana melaporkan putusan ini ke Mahkamah Agung (MA).

Analisis: Hukum yang “Bolak-Balik”?

Rangkaian kasus ini menciptakan persepsi “Hukum Bolak-Balik” di tengah masyarakat Sumenep. Di satu sisi, kasus besar seperti BSPS dan Logistik Pemilu seolah berjalan lambat di meja penyidik. Di sisi lain, warga kecil yang membela diri dari amukan ODGJ justru harus melewati drama panjang di kursi pesakitan.

Vonis bebas murni di kasus Sapudi adalah bukti bahwa akal sehat hukum masih ada, namun vonis terhadap Asip menjadi pengingat bahwa pembelaan diri di negeri ini masih menjadi area abu-abu yang berisiko mengkriminalisasi korban.

Penutup Publik kini menanti keberanian moral dari para penegak hukum di Sumenep. Apakah Kejari akan segera menuntaskan kasus logistik pemilu? Dan bagaimana langkah Mahkamah Agung merespons polemik kasus Sapudi? Mata masyarakat tidak akan berkedip mengawal setiap detiknya. (Tim/Red)