Retak Sinergi di Gedung Baru: Peringatan Keras dari Herman Dali Kusuma

SUMENEP — Di tengah hiruk-pikuk skandal kerusakan Gedung DPRD Sumenep yang menelan anggaran lebih dari Rp 100 miliar, seruan dari politisi senior H. Herman Dali Kusuma kembali relevan.

Peringatannya yang disampaikan bertahun-tahun lalu tentang pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif kini terasa lebih vital dari sebelumnya.

Gedung baru yang seharusnya menjadi simbol kolaborasi dan kemajuan, kini justru menjadi saksi bisu dari retaknya kepercayaan publik dan potensi kegagalan pembangunan.

Menghidupkan Kembali Semangat “Sinergi”

Pada tahun 2018, saat menjabat Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma dengan tegas menyatakan, “Pembangunan di Kabupaten Sumenep akan berjalan dengan lancar dan maksimal harus ada sinergisitas antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan DPRD setempat.”

Peringatan ini bukan sekadar retorika politik, melainkan sebuah prinsip fundamental: Eksekutif dan Legislatif adalah dua organ yang tak terpisahkan dalam memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Kondisi saat ini, di mana sebuah proyek megah gagal memenuhi standar kualitas dasar, adalah bukti nyata dari bahaya ketidaksinambungan tersebut. Kerusakan fasilitas vital seperti lift, yang seharusnya menjadi fokus utama di masa pemeliharaan, menunjukkan adanya celah dalam pengawasan.

Jika sinergi antara OPD, kontraktor, dan DPRD berjalan baik, mustahil masalah ini bisa terjadi—atau setidaknya, bisa ditangani dengan lebih cepat dan profesional.

Lebih dari Teori, Buktikan dengan Kerja Nyata

Herman Dali Kusuma kala itu juga menekankan pentingnya kerja nyata. “Jangan terlalu banyak teori, melainkan harus ada bukti nyata dari kinerja para Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” tegasnya.

Seruan ini kini menjadi sorotan tajam bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dan DPRD. Insiden lift yang rusak bukan hanya masalah teknis, melainkan cerminan dari kinerja yang kurang maksimal.

Publik tidak membutuhkan pernyataan-pernyataan normatif. Yang dibutuhkan adalah tanggung jawab dan transparansi. Kerusakan gedung baru DPRD Sumenep adalah momentum bagi kedua belah pihak, baik Pemkab maupun DPRD, untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar bekerja untuk rakyat.

Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka mampu mengatasi masalah yang muncul, mengusut tuntas pihak yang bertanggung jawab, dan memastikan insiden serupa tidak terulang di masa depan. Hanya dengan kerja nyata, bukan sekadar janji-janji manis, Sumenep dapat benar-benar menjadi daerah yang maju dan terbaik. [*]