SUMENEP — Fraksi Gerindra-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumenep menyoroti tajam ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan dalam laporan reses III tahun 2025.
Hasil reses yang dihimpun dari 22-29 Agustus 2025 ini secara gamblang memaparkan beragam persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, mulai dari infrastruktur yang minim hingga layanan publik yang tidak merata.
Laporan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (2/9/2025), ini menegaskan bahwa kondisi geografis Sumenep yang unik menuntut respons kebijakan yang lebih strategis dan berpihak pada pemerataan.
Jalan Rusak dan Akses Air Bersih Dominasi Keluhan Warga
Masalah infrastruktur menjadi keluhan utama yang mendominasi aspirasi masyarakat. Di banyak kecamatan, kondisi jalan yang rusak masih menjadi momok yang menghambat mobilitas dan perekonomian warga.
Selain itu, keterbatasan akses air bersih dan sanitasi layak juga menjadi persoalan krusial yang perlu segera ditangani.
“Warga mendesak perbaikan irigasi pertanian, peningkatan modal UMKM, serta penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan,” tulis laporan Fraksi Gerindra-PKS, merinci kebutuhan mendesak masyarakat di sektor ekonomi dan infrastruktur.
Layanan Publik di Kepulauan Cacat, Butuh Ambulans Laut
Kesenjangan pelayanan juga terasa sangat dalam di wilayah kepulauan. Laporan reses menunjukkan adanya keluhan terkait layanan kesehatan dasar yang tidak optimal. Ketiadaan transportasi laut yang memadai menghambat proses rujukan pasien gawat darurat.
Menanggapi hal ini, fraksi merekomendasikan pengadaan ambulans laut sebagai solusi konkret.
“Keterbatasan aliran listrik di kepulauan juga menghambat pertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan, hingga kualitas pendidikan,” lanjut laporan tersebut, yang juga menyoroti perlunya perluasan program beasiswa bagi siswa berprestasi dan bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu.
Fraksi Gerindra-PKS Desak Tiga Rekomendasi Prioritas
Berdasarkan temuan di lapangan, Fraksi Gerindra-PKS merumuskan tiga rekomendasi strategis yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep:
- Pengendalian Inflasi dan Dukungan UMKM: Pemerintah diminta serius mengendalikan inflasi dengan memperkuat dukungan terhadap UMKM melalui subsidi, pelatihan, dan pendampingan.
- Peningkatan Anggaran Infrastruktur: Pemerintah daerah didesak untuk menambah anggaran pembangunan infrastruktur prioritas, seperti perbaikan jalan, pemerataan listrik, serta pembangunan sanitasi dan pengelolaan sampah modern.
- Optimalisasi Layanan Dasar: Pelayanan dasar di sektor kesehatan dan pendidikan harus dioptimalkan dengan pengadaan alat kesehatan modern dan pembangunan ruang kelas yang lebih layak.
Fraksi Gerindra-PKS menegaskan komitmennya untuk mengawal semua aspirasi hingga terwujud dalam kebijakan pemerintah daerah.
“Kami berharap pemerintah menindaklanjuti laporan ini dengan langkah nyata agar harapan masyarakat bisa terpenuhi,” demikian pernyataan resmi fraksi di hadapan Rapat Paripurna. [dbs/gim]
