PEKALONGAN – Kabar mengejutkan mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bak petir di siang bolong bagi masyarakat Kota Santri. Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, publik kembali menoleh pada rekam jejak kepemimpinan Fadia yang selama ini dikenal sebagai “Srikandi Pembangunan” di Jawa Tengah. Sejumlah capaian signifikan di sektor infrastruktur dan kesehatan menjadi catatan penting dalam dialektika administrasi publik daerah tersebut.
Secara Teori Administrasi Publik, Fadia Arafiq dikenal berhasil menerapkan prinsip Service Delivery yang cukup masif. Salah satu program unggulannya yang paling dirasakan manfaatnya adalah “Kesehatan Gratis dengan KTP”. Program ini berhasil menekan angka hambatan birokrasi bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan akses pelayanan medis di RSUD setempat. Di bawah kepemimpinannya, Kabupaten Pekalongan juga tercatat meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK selama beberapa tahun berturut-turut, yang secara prosedural menunjukkan tertib administrasi keuangan daerah.
Pemerataan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prestasi lain yang sulit dinafikan adalah percepatan pembangunan jalan kabupaten melalui program “Dalan Alus”. Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten, tingkat kemantapan jalan meningkat signifikan guna mendukung aksesibilitas para pengrajin batik dan pelaku UMKM. Fadia juga dinilai sukses membawa Kabupaten Pekalongan meraih penghargaan di bidang pelayanan publik dari Kemenpan-RB, yang membuktikan adanya upaya modernisasi tata kelola pemerintahan di daerah tersebut.
Meskipun saat ini ia harus menghadapi proses hukum di Gedung Merah Putih, jejak-jejak kebijakan yang telah ditanamkan selama menjabat tetap menjadi bagian dari sejarah pembangunan Pekalongan. Bagi Madura Expose, mengulas prestasi ini bukan untuk mengaburkan proses hukum, melainkan untuk memberikan perspektif yang utuh mengenai realita kepemimpinan daerah di Indonesia.
Red./Editor: Ferry Arbania | Madura Expose
