Mudik 2026: Komisi VI DPR RI Soroti Kegagalan Mitigasi BUMN Karya di Jalur Krusial

JAKARTA – Arus mudik Lebaran 2026 yang seharusnya menjadi momentum kebahagiaan nasional, kini berubah menjadi ujian kesabaran bagi jutaan masyarakat. Kendala klasik berupa kemacetan horor dan degradasi kualitas infrastruktur jalan di sejumlah titik strategis memicu kritik tajam dari parlemen. Komisi VI DPR RI secara khusus menagih akuntabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor karya yang dinilai gagal melakukan mitigasi risiko secara komprehensif.

Baca Juga: Cak Imin Lepas Mudik Gratis PKB: Tradisi Berbagi Bahagia Hingga “Kiamat”?

Ancaman Keselamatan di Balik Lubang Jalan

Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah, menyatakan bahwa kondisi jalan yang rusak di tengah tingginya volume kendaraan bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyentuh aspek keselamatan nyawa. Ia menunjuk beberapa ruas tol “mahal” seperti Tangerang-Merak hingga Kayu Agung-Palembang yang justru dipenuhi lubang membahayakan.

Baca Juga:  Diplomasi “Smart Kampung” Anas: Transformasi Birokrasi dari Banyuwangi ke Kabinet

“Negara melalui BUMN Karya harus hadir sebagai solusi, bukan justru menjadi bagian dari persoalan sistemik. Jalan berlubang, perbaikan yang mangkrak di tengah arus mudik, serta minimnya penerangan adalah bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleransi,” tegas legislator dari Fraksi PKB tersebut, Selasa (17/3).

Menagih Manajemen Resiko BUMN Sektor Karya

[Simak Juga: Ramadan Inklusif: ‘Tangan Dingin’ Said Abdullah Sasar Disabilitas!]

Secara administratif, Imas mendesak adanya sinkronisasi antara Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan BUMN Karya. Ia menekankan bahwa efektivitas Rest Area dan manajemen bottleneck (penyempitan jalan) di jalur Pantai Utara (Pantura) dan Jalur Selatan Jawa harus segera dievaluasi total.

“Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari lemahnya koordinasi dan lambannya respons birokrasi. BUMN Karya harus siaga penuh 24 jam. Jika diperlukan, lakukan rekayasa lalu lintas tambahan dan percepatan perbaikan darurat secara masif sebelum puncak arus mudik berikutnya tiba,” pungkas sosok yang dikenal vokal dalam isu infrastruktur ini. [fer/red]