Polemik Rotasi Jabatan di Sumenep: Praktisi Hukum Angkat Suara

SUMENEP – Keputusan Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, untuk menunda rotasi jabatan setingkat kepala dinas hingga ditetapkannya Sekretaris Daerah (Sekda) definitif, menuai polemik.

Di tengah desas-desus yang berkembang, seorang praktisi hukum, Syaiful Bahri, atau yang akrab disapa Ipung, memberikan pandangan kritisnya.

Penundaan Rotasi Dinilai Tidak Beralasan Hukum

Syaiful Bahri menegaskan bahwa penundaan rotasi jabatan oleh bupati tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Menurutnya, tidak ada satu pun aturan atau pasal yang melarang bupati melakukan mutasi atau rotasi pejabat meskipun posisi sekda belum definitif.

“Jika tidak ada larangan, berarti tidak ada pasal yang mengatur. Jangan tanya pasal,” ujar Ipung. Pandangan ini secara langsung membantah asumsi bahwa keberadaan sekda definitif adalah prasyarat mutlak untuk pergerakan birokrasi.

Ipung menambahkan, jika ada kebutuhan mendesak untuk melakukan perombakan, bupati seharusnya tidak perlu menunggu. “Jika dipandang perlu, meskipun tidak harus menunggu sekda definitif, bupati bisa merotasi ASN,” pungkasnya.

Pernyataan ini menyiratkan bahwa penundaan rotasi bisa jadi menunjukkan bahwa kinerja ASN di Sumenep saat ini masih dianggap baik-baik saja, atau sebaliknya, ada alasan lain yang tidak diungkapkan ke publik.

Fokus pada Pelayanan, Bukan Spekulasi

Sementara itu, Bupati Fauzi sendiri telah membantah isu mutasi. Ia mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak larut dalam spekulasi dan lebih fokus pada pelayanan publik yang prima.

“Mutasi jabatan itu hal biasa dan pasti terjadi. Jadi tidak perlu ditunggu-tunggu. Fokus saja bekerja,” tegas Bupati Fauzi. Ia berdalih bahwa stabilitas pelayanan jauh lebih penting daripada terjebak dalam wacana pergeseran kursi.

Fauzi menjelaskan bahwa proses rotasi akan dilakukan setelah penetapan Sekda definitif, yang saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) pasca-pensiunnya pejabat sebelumnya pada 31 Agustus 2025.

Namun, pandangan ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh praktisi hukum, yang melihat bahwa alasan tersebut tidak sepenuhnya mendasar secara hukum.

Polemik ini menyoroti perdebatan antara kewenangan eksekutif dan interpretasi aturan birokrasi. Apakah keputusan bupati adalah langkah bijak untuk menjaga stabilitas atau justru menjadi bumerang yang menghambat efektivitas kinerja pemerintah?