SUMENEP – Nasib puluhan pegawai PT Sumekar seperti dihantam ombak tanpa kepastian. Mereka terpaksa mogok kerja, meninggalkan Kapal Motor Penumpang (KMP) Dharma Bahari Sumekar (DBS) III terbengkalai selama berbulan-bulan. Alasannya? Hak mereka, gaji yang menunggak miliaran rupiah, tak kunjung dibayarkan.
Bayangkan, sejak April 2025, kapal yang seharusnya menjadi tulang punggung transportasi laut itu kini hanya jadi bangkai besi. Manajer Kepegawaian PT Sumekar, Ahmad Muni Budiarto, tidak bisa menutupi kekecewaannya. “Sejak masalah ini mencuat, gaji kami hanya dibayar sekali. Ada yang sama sekali tidak menerima gaji,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (16/9/2025).
Tuntutan Kemanusiaan: Gaji Dulu, Kapal Jalan!
Frustrasi ini bukan tanpa alasan. Para pegawai dipaksa kembali mengoperasikan kapal, padahal hak dasar mereka belum dipenuhi. Budiarto menegaskan, aksi mogok ini adalah masalah kemanusiaan. “Kami tidak akan melayarkan kapal sebelum gaji dibayar,” tegasnya.
Data menunjukkan, tunggakan gaji ini bervariasi. Ada pegawai yang gajinya macet sejak 2021 hingga 2025. Jika diakumulasikan, total tunggakan mencapai 22 bulan dengan nilai fantastis, sekitar Rp 3 miliar!
Pemerintah Sumenep Berjanji, Namun Kapan Realisasi?
Meskipun Pemerintah Kabupaten Sumenep telah melakukan audit internal terhadap PT Sumekar, masalah gaji ini masih menggantung. Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengakui sudah ada pertemuan. “Hasilnya sudah ada kesepakatan, KMP DBS III akan kembali beroperasi setelah pekerja mendapat haknya,” jelasnya.
Namun, janji tetaplah janji. Hingga kini, para pegawai masih menunggu realisasi. Pihak direksi PT Sumekar, Saiful Bahri, pun belum bisa dimintai keterangan, seolah-olah bungkam di tengah kisruh yang semakin memanas ini.
Akankah nasib 67 pegawai ini segera mendapatkan titik terang? Atau akankah KMP DBS III terus mangkrak menjadi saksi bisu dari drama gaji yang tak kunjung terbayar?
