Gaji Tak Dibayar, KMP DBS III Terbengkalai: Ironi Janji Manis di Lautan Sumenep

SUMENEP — Sebuah ironi pahit kini menyelimuti perairan Sumenep. Kapal Motor Penumpang (KMP) Dharma Bahari Sumekar (DBS) III, yang dulu diluncurkan dengan janji-janji manis sebagai solusi transportasi laut, kini hanya menjadi bangkai besi yang terombang-ambing.

Kapal ini mangkrak bukan karena cuaca buruk atau kerusakan mesin, melainkan karena masalah yang lebih mendasar: tunggakan gaji miliaran rupiah untuk para pegawainya.

Kondisi ini sangat kontras dengan momen peluncuran KMP DBS III pada 14 Agustus 2018. Saat itu, Achmad Fauzi, yang kala itu menjabat sebagai Wakil Bupati Sumenep, dengan bangga meresmikan kapal ini.

Ia menjanjikan KMP DBS III sebagai “kado luar biasa” yang akan mengatasi permasalahan transportasi laut, menampung 300 penumpang, dan menjadi tulang punggung konektivitas antar-pulau.

Dengan bangga ia menyatakan bahwa kapal ini dibangun dengan dana APBD sebesar Rp39 miliar, sebuah komitmen nyata untuk masyarakat kepulauan.

Janji Tinggal Janji, Kapal Tinggal Besi

Namun, janji itu kini terasa hampa. Sejak April 2025, KMP DBS III tidak beroperasi. 67 pegawai PT Sumekar, BUMD yang mengelola kapal ini, terpaksa mogok kerja. Alasan mereka jelas dan tak terbantahkan: mereka menuntut hak yang tak kunjung dibayarkan.

Manajer Kepegawaian PT Sumekar, Ahmad Muni Budiarto, kepada wartawan di Sumenep mengungkapkan bahwa ada pegawai yang gajinya menunggak hingga 22 bulan, dengan total nilai fantastis, mencapai sekitar Rp3 miliar.

“Ini masalah kemanusiaan. Kami tidak akan melayarkan kapal sebelum gaji dibayar,” tegas Budiarto, menggambarkan betapa frustrasinya para pegawai yang merasa diabaikan.

Situasi ini bukan hanya merugikan para pekerja, tetapi juga mengkhianati harapan masyarakat. Kapal yang dulu disebut-sebut sebagai “jawaban atas permasalahan transportasi” kini malah menciptakan masalah baru.

Konektivitas ke pulau-pulau terpencil terancam, dan janji-janji pembangunan yang digembar-gemborkan di awal kini menjadi pertanyaan besar.

Dimana Tanggung Jawab?

Ironi ini semakin dalam mengingat bahwa sosok yang meluncurkan kapal, Achmad Fauzi, kini menjabat sebagai Bupati Sumenep. Mengapa kapal yang ia resmikan kini terbengkalai? Mengapa masalah gaji yang menumpuk tak kunjung terselesaikan?

Kasus KMP DBS III menjadi cerminan nyata dari kegagalan tata kelola. Di satu sisi, ada investasi besar dari uang rakyat untuk membangun aset vital. Di sisi lain, aset tersebut dibiarkan tak berfungsi, sementara hak-hak dasar para pekerjanya diabaikan. Ini bukan sekadar masalah internal perusahaan, tetapi cerminan dari akuntabilitas pemerintah terhadap aset yang mereka kelola dan kesejahteraan rakyatnya.

Hingga saat ini, para pegawai hanya bisa menunggu kepastian. KMP DBS III tetap berdiam diri, sebuah monumen bisu yang mengingatkan kita pada jurang antara janji di atas podium dan kenyataan pahit di lapangan.