Catatan Kecil: Mengungkap Lapisan di Balik “Pencopotan Sultan”

Terbit: 24 Agustus 2025 | 19:00 WIB

Di sebuah warung lesehan, dikelilingi petak-petak sawah tempat “daun emas” Sumenep dibudidayakan, percakapan ringan mengalir di antara secangkir kopi dan hidangan sederhana.

 

Di sana, seorang penulis, seorang aktivis, dan pengacara berdiskusi tentang manuver politik yang senyap namun menggemparkan. Topik utamanya adalah sosok Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, yang namanya kini hangat diperbincangkan publik.

 

 

Perbincangan itu memantik pertanyaan tentang independensi seorang jurnalis. Seorang sahabat dengan nada canda, yang diselubungi keseriusan, menyindir,

 

“Wah, Mas Ferry ini dapat cuan terus dong dari Pak Said?” Pertanyaan yang menusuk, tetapi dijawab dengan tegas.

 

“Demi Allah, saya tak pernah terima duit sepeser pun. Tugasku menulis dengan objektif, jadi menulis itu tak mesti dibayar,” jawab sang penulis, menegaskan kembali prinsip independensi jurnalistik yang tak dapat ditawar.

 

Jawaban itu menjadi landasan bagi sebuah analisis mendalam yang tertuang dalam opini berjudul “Konsolidasi Tak Terbantahkan: Manuver Politik di Balik Pencopotan ‘Para Sultan’ PDI-P.”

 

Konsolidasi Senyap PDI-P: Dari DPD ke DPP

 

Opini tersebut membedah sebuah manuver organisasional yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Bukan rotasi jabatan biasa, melainkan sebuah konsolidasi internal yang sistematis dan terstruktur.

 

 

Langkah ini mencuatkan nama-nama besar seperti Said Abdullah, Bambang Wuryanto, Olly Dondokambey, dan Esti Wijayanti. Mereka adalah “para sultan” di tingkat DPD (Dewan Pimpinan Daerah) yang kini ditarik ke pusat sebagai pengurus DPP (Dewan Pimpinan Pusat).

 

PDI-P menegaskan bahwa ini bukanlah sebuah pemecatan, melainkan implikasi logis dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, hasil Kongres VI PDI-P.

 

Aturan tersebut melarang rangkap jabatan struktural bagi kader yang menjabat di DPP, kecuali Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memutuskan lain. Langkah strategis ini mengisyaratkan bahwa PDI-P sedang memperkuat barisan di tingkat pusat dengan mengonsolidasikan kader-kader berpengalaman.

 

Perpindahan ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi sebuah pesan politik yang jelas. PDI-P menegaskan bahwa ketaatan pada aturan internal partai adalah harga mati.

 

Langkah ini juga menunjukkan bahwa di balik layar, PDI-P bergerak dengan cermat untuk memastikan loyalitas dan kesolidan, terutama menjelang momen-momen politik penting di masa depan.

administrator

www.maduraexpose.com | Mengawal Kepastian Hukum

Related Posts

Menata Kata di Mimbar Damai

Terbit: 15 April 2026 | 00:00 WIB JAKARTA – Diskursus publik kembali menghangat menyusul pelaporan tokoh nasional Jusuf Kalla (JK) oleh sejumlah organisasi kepemudaan lintas iman terkait petikan ceramahnya di…

Menakar ‘Warisan’ Fiskal: Bedah Raperda APBD Sumenep 2026 di Meja Paripurna

Terbit: 8 April 2026 | 03:41 WIB SUMENEP, MaduraExpose.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep resmi menerima Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026. Momentum…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *