Kisruh APBD 2017, Wabup Fauzi Mentahkan Ketua DPRD Soal Busyro ke Eropa

MADURAEXPOSE.COM– Imbas tidak terealisasinya penetapan APBD 2017, Bupati dan Wakil Bupati beserta 50 Anggota DPRD Sumenep dilarang menerima gaji selama 6 bulan. Pelarangan itu disampaikan Gubernur Jawa Timur berdasarkan sanksi yang dikeluarkan oleh Kemendagri.

Kabupaten Sumenep telat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 yang baru dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016 lalu. Persoalan ini membuat banyak pihak merasa kecewa. Sementara respon dari kalangan anggota DPRD mulai beragam. Anehnya, Ketua DPRD malah terkesan menyudutkan Bupati Sumenep A.Buysro Karim yang ke Eropa bersama istrinya Nurfitriana.

“Pengajuan penetapan RAPBD tanggal 27 Desember ke DPRD Sumenep. Paripurna penetapan APBD tanggal 28. Penetapannya terlambat karena pembahasannya bersama Pemkab Sumenep melibatkan Bupati. Bupatinya ke Eropa sehingga terlambat,” ujar Herman Dali Kusuma, Ketua DPRD Sumenep kepada awak media.

Bendahara DPC PKB Sumenep melempar bola dengan mengatakan telatnya penetapan karena Bupati Buysro Karim tidak menghadiri sidang paripurna penetapan APBD 2017. Ketidak hadiran Bupati itu, lanjut Herman, karena yang bersangkutan pergi ke Eropa. Padahal, jauh hari sebelumnya, pihaknya sudah membahas APBD Sumenep 2017. Namun sepanjang pembahasan ada persoalan antara pihak eksekutif dengan legislatif. Sayangnya, Herman Dalih enggan membeberkan lebih lanjut persoalan yang dimaksud.

Pernyataan Ketua DPRD Sumenep ini dinilai janggal, karena pada kesempatan sebelumnya, politisi asal Kecamatan Talango itu, tepatnya pada Jumat (6/1/2017), telah mengatakan kepada awak media, bahwa Bupati Busyro selalu mengikuti pembahasan APBD hingga akhir. Hanya saja, Busyro minta izin tidak menghadiri rapat paripurna penetapan APBD.

Sementara Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi membantah jika telatnya penetapan APBD 2017 itu karena Busyro Karim pergi ke Eropa bersama istrinya Nurfitriana. Menurut Fauzi, jauh hari sebelum Bupati ke Eropa, semua tetek bengek mengenai penetapan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumenep 2017 sudah dipasrahkan penuh kepada dirinya.

“Biang keroknya itu loh pembahasan SOTK yang panjang karena sering terjadi persepsi antara pihak eksekutif dengan legistlatif. Jadi, bukan karena Bupati pergi ke Eropa,” tandas Wabup Achmad Fauzi. [zal/fer]