MaduraExpose.com–
– Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menggelar rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan di sebuah hotel di Yogyakarta pada Sabtu, Juli , berujung pada insiden yang mengejutkan dan menjadi viral.
Sekelompok mahasiswa asal Pulau Kangean menerobos masuk ruang rapat untuk menyampaikan protes keras terhadap rencana survei seismik dan pengeboran migas di wilayah mereka.
Protes Jarak Jauh di Tengah Isu Migas
Video aksi yang beredar luas di media sosial menunjukkan momen ketika mahasiswa Kangean, yang berada jauh dari konstituen mereka, memasuki ruangan rapat yang tengah berlangsung. Mereka membawa poster dan menyampaikan orasi yang menuntut agar DPRD Sumenep mengambil sikap tegas terhadap aktivitas migas oleh PT KEI di Pulau Kangean.
Shahib Labibul Hikam, salah satu mahasiswa yang terlibat, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan akumulasi kemarahan masyarakat dan mahasiswa Kangean. Masyarakat telah konsisten menyuarakan penolakan selama sebulan terakhir, namun DPRD dinilai acuh tak acuh dan memilih diam.
Protes di Yogyakarta ini menyoroti minimnya respons DPRD terhadap keresahan warga mengenai potensi dampak lingkungan dan sosial dari proyek migas tersebut.
Kritik Terhadap Dukungan Terselubung dan Etika Rapat
Selain menyoroti isu migas, aksi ini secara tidak langsung mengkritik etika dan urgensi DPRD Sumenep menggelar rapat APBD Perubahan di luar kota. Isu pemanfaatan anggaran untuk perjalanan dinas luar kota kerap menjadi sorotan publik.
Mahasiswa secara spesifik mengkritik pernyataan salah satu anggota DPRD, Hairul Anwar, yang dinilai menunjukkan dukungan terhadap perusahaan migas tanpa mempertimbangkan dampak terhadap warga.
Sikap tersebut diklaim mencerminkan minimnya kepekaan dan pemahaman wakil rakyat terhadap penderitaan dan ancaman yang dirasakan konstituen mereka di Pulau Kangean.
Respon DPRD: Memaklumi Aksi, Mengakui Relevansi Isu
Menanggapi penerobosan rapat ini, anggota DPRD yang hadir, M. Muhri, menyatakan bahwa aksi mahasiswa tersebut adalah hal yang sah dan wajar dalam iklim demokrasi.
M. Muhri, yang juga Ketua Komisi III, mengaku sempat terkejut, namun menyatakan memaklumi tindakan tersebut karena ia juga memiliki latar belakang sebagai aktivis mahasiswa.
Lebih lanjut, Muhri mengakui bahwa perjuangan mahasiswa memiliki relevansi yang kuat. Ia setuju bahwa masyarakat Pulau Kangean hingga saat ini mungkin belum merasakan manfaat signifikan dari aktivitas migas, seperti peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, penolakan terhadap survei seismik dan penambangan yang diperjuangkan mahasiswa dinilai “bagus” olehnya.
Aksi di Yogyakarta ini menjadi cermin betapa besarnya jurang komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya, serta seberapa jauh warga harus berjuang untuk memastikan suaranya didengar, bahkan hingga menerobos ruang rapat di luar pulau.
