Hari Jadi ke-756 Sumenep: Rakyat Tak Butuh Bahasa Madura di Paripurna, Tapi Bukti ‘Ngopeni’ Kemiskinan!

Pemkab dan DPRD Sumenep Didesak Ambil Langkah Kritis: Kinerja Ekonomi Melambat, 17,78% Rakyat Masih Miskin

SUMENEP, sorotanpublik.com – Peringatan Hari Jadi Ke-756 Kabupaten Sumenep dengan Rapat Paripurna DPRD berbahasa Madura pada Jumat (31/10/2025) adalah penegasan identitas budaya, namun rakyat menuntut lebih dari sekadar simbolisme. Tema “Ngopeni Songenep”—menjaga dan merawat—sejatinya adalah kontrak sosial yang menuntut kerja keras dan keberpihakan nyata dari Pemkab dan DPRD Sumenep, terutama dalam menghadapi data makro yang mengkhawatirkan.

Data yang disampaikan Wakil Bupati KH. Imam Hasyim menunjukkan bahwa di tengah capaian WTP 8 kali berturut-turut, mesin ekonomi Sumenep justru melambat drastis, dari 5,35% (2023) menjadi 3,77% (2024). Sementara itu, 17,78% penduduk Sumenep masih terperangkap di bawah garis kemiskinan.

Kegagalan Merawat Ekonomi: WTP Tak Cukup Jadi Tameng

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memang menunjukkan kejujuran dalam pencatatan anggaran, tetapi kini muncul pertanyaan besar: Apakah pengelolaan anggaran yang bersih sudah menghasilkan kesejahteraan yang merata?

Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi menjadi indikasi bahwa sektor riil tidak terstimulasi secara optimal. Jika Pemkab mengklaim sukses meraih investasi hingga Rp2,74 triliun (2024), DPRD wajib mendesak agar investasi tersebut dipastikan membuka lapangan kerja dan bukan sekadar angka di atas kertas.

Tuntutan Keras untuk Pemkab Sumenep (Eksekutif):

1. Definisi Ulang ‘Ngopeni’: “Ngopeni Songenep” harus berarti mengeluarkan quick win policy untuk mengakselerasi ekonomi. Program harus lebih dari seremonial, fokus pada penguatan hilirisasi produk pertanian/perikanan dan pemanfaatan potensi migas Sumenep.
2. WTP untuk Rakyat: Akuntabilitas keuangan (WTP) harus berujung pada akuntabilitas hasil. Pemkab harus berani menggeser anggaran yang kurang berdampak dan mengalokasikannya langsung untuk stimulus ekonomi mikro.
3. Pemerataan vs Kepulauan: Janji pembangunan yang merata harus segera diwujudkan, bukan sekadar janji RPJMD. Ketimpangan antara daratan dan kepulauan adalah ujian terberat ‘Ngopeni Songenep’ yang sesungguhnya.

Peran Agitatif DPRD: Berani Guncang Zona Nyaman!

Kekompakan antara legislatif dan eksekutif yang diapresiasi Ketua DPRD H. Zainal Arifin tidak boleh berujung pada harmonisasi tanpa kritik. Di momen Hari Jadi ini, DPRD Sumenep harus lebih agitatif dalam menjalankan fungsi kontrol dan legislasi.

Mandat Kunci untuk DPRD Sumenep (Legislatif):

• Audit Kinerja Program: DPRD wajib membentuk panitia kerja (Panja) khusus untuk mengevaluasi secara mendalam penyebab melambatnya Pertumbuhan Ekonomi, sekaligus mengaudit efektivitas program pengentasan kemiskinan.
• Perda Stimulus Ekonomi: Legislatif harus mengambil inisiatif untuk melahirkan Peraturan Daerah yang tegas mengatur insentif bagi UMKM lokal dan mewajibkan investasi padat karya untuk menekan angka pengangguran yang masih ada (TPT 1,69%).
• Gugatan Publik: Paripurna Hari Jadi adalah panggung moral. DPRD harus berani menyampaikan aspirasi publik secara keras dan lugas, menantang eksekutif agar janji ‘merawat peninggalan leluhur’ benar-benar bermakna merawat rakyat, bukan hanya bangunan.

Momen Hari Jadi Ke-756 adalah penanda bahwa usia Sumenep semakin matang. Sudah saatnya perayaan budaya diimbangi dengan kedewasaan politik yang menempatkan kesejahteraan 17,78% penduduk miskin sebagai prioritas utama. Rakyat Sumenep menunggu bukti, bukan sekadar Bahasa Madura yang indah di ruang Paripurna.