Tugas Berat DPRD dan Pemkab Sumenep: IPM Naik, Kemiskinan Turun, Namun Pertumbuhan Ekonomi Melambat Drastis
SUMENEP– Peringatan Hari Jadi Ke-756 Kabupaten Sumenep yang puncaknya ditandai dengan Rapat Paripurna DPRD berbahasa Madura pada Jumat (31/10/2025) sejatinya adalah momentum krusial, bukan hanya seremonial kebudayaan. Di balik semarak “Ngopeni Songenep” yang berarti menjaga dan merawat, terdapat “ruh agitasi” yang menuntut pertanggungjawaban nyata dari eksekutif dan legislatif terhadap tantangan terbesar Sumenep.
Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Dulsiam dan menampilkan sambutan penuh makna dari Wakil Bupati KH. Imam Hasyim, menegaskan perlunya kekompakan. Namun, kekompakan ini harus diterjemahkan menjadi solusi konkret atas angka-angka yang disajikan: IPM memang naik, tetapi laju Pertumbuhan Ekonomi (PE) justru melambat tajam dari 5,35% (2023) menjadi 3,77% (2024), sementara angka kemiskinan masih berada di level yang sangat tinggi, 17,78%.
Ruh Sejati ‘Ngopeni Songenep’: Melawan Angka Makro
Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, dengan tepat menyebut bahwa Ngopeni Songenep bukan hanya merawat fisik, tetapi juga kemasyarakatan dan perekonomian. Inilah ruh yang harus digali: merawat kemaslahatan rakyat melalui kebijakan yang tajam.
Prestasi 8 kali berturut-turut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI memang membanggakan, menandakan tata kelola keuangan yang akuntabel dan bersih dari penyimpangan material. Ini adalah fondasi pemerintahan yang baik. Namun, akuntabilitas anggaran ini wajib berbanding lurus dengan akuntabilitas hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Sorotan Kritis Data Makro Sumenep 2024:
- Pertumbuhan Ekonomi Turun: Penurunan dari 5,35% menjadi 3,77% menjadi sinyal peringatan keras. Ini menunjukkan mesin penggerak ekonomi Sumenep — terutama sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian — harus segera di-revitalisasi dengan kebijakan yang berani dan pro-rakyat.
- Kemiskinan Mendesak: Meskipun ada penurunan proyeksi dari 18,7% menjadi 17,78%, angka kemiskinan ini masih jauh di atas rata-rata nasional. Janji untuk ‘merawat’ Sumenep harus diuji dengan seberapa cepat Pemkab dan DPRD mampu menarik 17,78% penduduk Sumenep keluar dari jerat kemiskinan.
Mandat Besar untuk DPRD dan Pemkab Sumenep
Peringatan Hari Jadi ini menempatkan DPRD Sumenep dan Pemkab Sumenep pada posisi yang sama: harus bersinergi, tetapi dengan peran yang berbeda dan saling mengontrol.
1. Tugas Pemkab Sumenep (Eksekutif): Aksi Cepat dan Inovasi
Pemkab, di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, memiliki mandat untuk menjalankan visi-misi RPJMD 2025–2029. Ngopeni Songenep di sini berarti:
- Akselerasi Ekonomi: Menciptakan terobosan agar laju PE kembali melonjak, misalnya dengan mempermudah investasi yang sudah mencapai Rp2,74 triliun untuk benar-benar terserap dan menciptakan lapangan kerja.
- Pemerataan Pembangunan: Memastikan pembangunan, terutama infrastruktur, menjangkau wilayah kepulauan dan pedesaan yang kerap terpinggirkan, sehingga dapat menekan angka kemiskinan.
- Pelayanan Publik: Memanfaatkan kenaikan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi (predikat BB) untuk meningkatkan kualitas layanan secara riil kepada masyarakat.
2. Tugas DPRD Sumenep (Legislatif): Pengawasan Tajam dan Inisiatif Pro-Rakyat
Ucapan selamat dari Ketua DPRD H. Zainal Arifin atas capaian Pemkab harus dibarengi dengan semangat pengawasan yang tajam. Tugas DPRD meliputi:
- Pengawasan Anggaran: Memastikan setiap Rupiah anggaran WTP benar-benar menyentuh sektor pendorong ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
- Inisiatif Perda: Mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) yang bersifat agitasi pembangunan, yang memaksa investasi lokal dan nasional berpihak pada penyerapan tenaga kerja di Sumenep (menurunkan TPT yang masih 1,69%).
- Aspirasi Rakyat: Menjembatani keluhan rakyat kecil yang tersisa di balik angka statistik makro yang membaik.
Hari Jadi ke-756 adalah momen untuk berhenti sejenak dari puja-puji dan segera merumuskan langkah nyata. Bahasa Madura dalam Paripurna telah menegaskan identitas, kini saatnya kinerja Ngopeni Songenep menegaskan keberpihakan pada kesejahteraan rakyat.
