SUMENEP, – Megah dan modern. Itulah citra yang coba dibangun oleh gedung baru DPRD Sumenep. Dibangun dengan dana fantastis senilai Rp 100 miliar dari APBD, gedung ini diresmikan dengan penuh kebanggaan pada 2 Januari 2025.
Namun, kegagahan itu kini luntur seketika setelah insiden memalukan terungkap: lift gedung yang baru berusia delapan bulan rusak parah, bahkan sampai menjebak seorang staf selama dua jam.
Kejadian ini bukan sekadar kerusakan teknis biasa. Ini adalah tamparan keras bagi para pembuat kebijakan dan pelaksana proyek. Bagaimana mungkin sebuah bangunan yang dibangun dengan uang rakyat sebesar itu, yang dilengkapi dengan fasilitas “canggih” seperti lift, sudah mengalami kerusakan fatal padahal masih dalam masa pemeliharaan?
Kronologi Kegagalan yang Memalukan
- 2 Januari 2025: Gedung baru DPRD Sumenep diresmikan. Dibangun dengan dana APBD Rp 100 miliar, gedung ini dilengkapi berbagai fasilitas mewah, termasuk ruang pribadi untuk 50 anggota dewan dan tentu saja, lift.
- Sebelum 11 Agustus 2025: Menurut keterangan Divisi Teknik PT PP Urban, Ryan Adi Susilo, lift tersebut sudah “beberapa kali” mengalami gangguan serupa. Ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan insiden tunggal, melainkan masalah sistematis yang tidak tertangani dengan baik.
- 11 Agustus 2025: Puncaknya, seorang staf dewan terjebak di dalam lift selama dua jam. Peristiwa ini menjadi alarm bahaya yang tidak bisa lagi diabaikan. Lift di sisi barat gedung kini dipasangi traffic cone dan plang “Rusak, Tidak Bisa Dipakai.”
- Pasca-Insiden: Aktivitas di gedung dewan terhambat total. Anggota dewan, staf, dan bahkan pengunjung harus bersusah payah menggunakan tangga manual. Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M Muhri, hanya bisa meminta kontraktor untuk segera memperbaiki, seolah-olah masalah ini hanyalah gangguan kecil.
Proyek Mercusuar yang Berujung Kegagalan
Insiden ini menguak pertanyaan fundamental: Apakah uang rakyat Rp 100 miliar benar-benar digunakan untuk membangun gedung yang berkualitas atau hanya proyek mercusuar yang mementingkan tampilan luar?
Kegagalan lift ini adalah bukti nyata dari rendahnya kualitas pengerjaan dan pengawasan proyek. Wajar jika publik curiga. Di tengah banyaknya persoalan rakyat yang belum tuntas, mulai dari infrastruktur jalan yang rusak, pelayanan publik yang buruk, hingga kesulitan ekonomi, pemerintah daerah justru menggelontorkan dana jumbo untuk sebuah gedung yang kini terbukti tidak berfungsi optimal.
PT PP Urban, sebagai kontraktor pelaksana, hanya bisa berdalih bahwa kerusakan disebabkan “pemakaian” dan akan melakukan perbaikan. Dalih ini sangat tidak masuk akal. Sebuah lift yang dirancang untuk penggunaan intensif seharusnya tidak rusak dalam waktu kurang dari delapan bulan, apalagi jika dibangun dengan standar kualitas yang tinggi. Janji “perawatan berkala dua bulan sekali” adalah pengakuan terselubung bahwa mereka gagal melakukan pemeliharaan intensif sejak awal.
Analisis Berita Terkait: Pola Proyek Gagal dan Pengabaian Publik
Insiden lift ini memiliki pola serupa dengan banyak kasus proyek pembangunan di Indonesia yang dibiayai anggaran besar namun berakhir dengan kegagalan.
Sebuah laporan dari [nama sumber berita/jurnal terkait] menyebutkan bahwa seringkali proyek infrastruktur di daerah terkendala oleh minimnya pengawasan, dugaan kolusi, dan rendahnya kualitas material.
Kasus serupa pernah terjadi di [sebutkan nama daerah lain, jika ada, yang beritanya relevan]. Proyek [nama proyek] yang menelan dana triliunan rupiah juga mengalami kerusakan fatal tak lama setelah diresmikan, mengindikasikan adanya sindrom “proyek asal jadi”.
Masyarakat Sumenep tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Insiden ini adalah alarm. Sudah saatnya kita menuntut pertanggungjawaban penuh dari semua pihak yang terlibat, mulai dari perencana, pelaksana, hingga pengawas.
Jangan biarkan uang rakyat terus-menerus dibuang untuk proyek-proyek yang hanya menguntungkan segelintir orang. Jika sebuah lift saja tidak bisa berfungsi, bagaimana kita bisa mempercayai mereka untuk mengelola pembangunan yang lebih besar dan kompleks?
