MADURA EXPOSE–Participating Interest (PI) untuk daerah penghasil Migas kembali mengemuka di publik Kabupaten Bojonegoro,setelah kedatangan  Forum Kedaulatan Rakyat Bojonegoro (FKRB) yang di ketua oleh Edy Susilo di kantor KPK pada bulan Mei 2018.

Mereka meminta segera agar KPK mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan participating interest Block Cepu  di Bojonegoro,kasus tersebut pertama kali di angkat ke publik oleh Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) yg menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK 2015 silam.

Pemberian PI oleh Pemerintah Pusat yg di kelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini bertujuan agar Daerah dapat terlibat dalam pengelolaan Industri Migas di Wilayah nya dan bisa  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

Dalam keikutsertaan pengelolaan Migas  tersebut BUMD Kabupaten Bojonegoro mengandeng PT Surya Energi Raya (PT. SER) sedangkan dari BUMD PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) dalam isi perjanjian tersebut sangat tidak berpihak kepada Kabupaten Bojonegoro.

Didalam perjanjian tersebut PT SER mendapatkan 75% sedangkan PT ADS mendapatkan 25%,Dengan perjanjian yg kurang menguntungkan tersebut yg sering di jadikan dasar oleh para aktifis untuk melaporkan ke KPK.  

Selama kepemimpinan Bupati Suyoto 10 tahun pernah terjadi perubahan komposisi pada tanggal 31 Maret 2009 itupun juga  tidak menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Semenjak di laporkan nya tahun 2015 silam KPK telah melakukan penyelidikan dengan adanya beberapa Pejabat yg di panggil ke Gedung KPK di mintai keterangan terkait dengan penyelidikan tersebut.

Tetapi belum ada pencairan dari keduanya pada waktu itu,beda dengan yang terjadi sekarang, setelah terdengar kabar PT ADS melakukan pembayaran ke  PT SER beberapa waktu lalu tidak menuntut kemungkinan kasus PI yang telah lama menjadi lidik KPK akan memasuki babak baru, karena rekomendasi dari BPK  untuk merubah skema permodalan terlebih dahulu belum di laksanakan.

Penulis : Hariri Muhartono
Ketua Umum LSM Link Kontrol
Artikel ini tayang sebelumnya dilaman kongkrit.com dengan judul “Menunggu Babak Baru, Kasus Participanting Interest Dalam Penyelidikan KPK”