Nalar Fiskal: Membedah Pagar ‘SIPD’ di Tengah Isu Sandera Politik

Oleh: Ferry Arbania, Pimred MaduraExpose.com

MADURAEXPOSE.COM | PAMEKASAN – Di tengah dinamika pasca-Pilkada, akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan menjadi sorotan tajam. Munculnya diskursus publik mengenai dugaan “tersanderanya” anggaran daerah oleh beban politik praktis pasangan terpilih, Kholilurrahman-Sukriyanto, menuntut pembedahan secara teknokratis daripada sekadar spekulasi jalanan.

Baca Juga: Mudik 2026: Komisi VI DPR RI Soroti Kegagalan Mitigasi BUMN Karya di Jalur Krusial

Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Taufikurrachman, dalam responsnya menegaskan adanya sistem “pagar” yang rigid dalam tata kelola keuangan daerah. Secara administratif, APBD bukanlah entitas cair yang bisa diintervensi oleh kepentingan personal atau pelunasan utang kampanye. Mengacu pada mekanisme Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), setiap sen pengeluaran harus memiliki korelasi linier dengan dokumen perencanaan: RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS.

Secara teoritis, intervensi politik terhadap APBD terbentur pada Double-Check Mechanism yang melibatkan legislatif dan evaluasi ketat Pemerintah Provinsi. Isu mengenai utang pribadi yang membebani kebijakan daerah dimentahkan oleh fakta bahwa fokus fiskal Pamekasan saat ini justru teralokasi pada penyehatan ekosistem pelayanan publik, seperti penyelesaian kewajiban BPJS Kesehatan. Ini adalah bentuk Fiscal Responsibility yang jauh dari narasi politik praktis.

Baca Juga: Anatomi Teror: Antara Residu Militerisme dan Supremasi Hukum

Pertumbuhan 5,47%: Antara Musrenbang dan Resiliensi Ekonomi

Bupati Kiai Kholilurrahman dalam Musrenbang RKPD 2027 menegaskan bahwa kompas pembangunan Pamekasan tetap konsisten pada jalur pertumbuhan. Lompatan ekonomi dari kontraksi minus 2,54% (2020) menjadi tumbuh positif 5,47% (2025) adalah indikator makro yang valid bahwa mesin ekonomi daerah tidak sedang “tersandera”, melainkan sedang mengalami akselerasi.

Baca Juga: Viral 80 Juta Tayangan! Surat ‘Bumi Hangus’ Joe Kent di X Guncang Intelijen Amerika

Penyusunan RKPD 2027 yang menghimpun ribuan usulan—mulai dari Musrenbang desa hingga pokok pikiran DPRD—menunjukkan adanya partisipasi publik yang luas. Plt Kepala Bapperida, Dodid Kirnadi, memaparkan bahwa verifikasi berlapis oleh TAPD memastikan bahwa program yang lolos adalah program yang memiliki output pembangunan nyata, bukan pesanan gelap.

Dengan demikian, narasi “APBD Tersandera” tampak kehilangan pijakan ilmiahnya ketika dihadapkan pada transparansi data ekonomi makro dan kekakuan sistem birokrasi digital saat ini. Pamekasan tidak sedang membayar utang masa lalu, melainkan sedang mendanai masa depan.[*]