Ironi Sumenep: Lumbung Rumput Laut, Tapi Tak Kebagian Anggaran

SUMENEP, MaduraExpose.com—Kabupaten Sumenep dikenal sebagai salah satu lumbung rumput laut terbesar di Jawa Timur, sebuah potensi ekonomi yang digadang-gadang mampu mengentaskan kemiskinan.

Namun, di balik predikat membanggakan itu, terungkap sebuah ironi yang memilukan: pada tahun 2025 ini, budidaya rumput laut sama sekali tidak mendapatkan porsi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni.

Keputusan ini memicu pertanyaan besar tentang prioritas pembangunan di Sumenep. Mengapa komoditas yang menjadi tumpuan hidup ribuan nelayan dan petani pesisir justru dianaktirikan?

Janji Kosong di Tengah Potensi Besar

Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan (Diskan) Sumenep, Edie Ferrydianto, membenarkan tidak adanya alokasi dana untuk budidaya rumput laut di APBD 2025. Ia hanya bisa mengusulkan kembali di APBD Perubahan, sebuah langkah yang tidak pasti dan menunjukkan ketidakseriusan.

Padahal, pada tahun 2024, setidaknya ada bantuan untuk 12 kelompok petani rumput laut. Bantuan itu, meski kecil, menjadi bukti bahwa pemerintah pernah mengakui pentingnya komoditas ini. Mengapa pengakuan itu tiba-tiba hilang?

Alasan yang disampaikan pun terkesan janggal. Menurut Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Faisal Muhlis, Dinas Perikanan akan fokus pada budidaya ikan. Seolah-olah budidaya rumput laut dan budidaya ikan adalah dua hal yang saling meniadakan. Padahal, keduanya bisa dikembangkan secara bersamaan untuk memperkuat ekonomi maritim Sumenep secara menyeluruh.

Nasib Petani Dipertaruhkan di Atas Kertas

Faisal Muhlis berjanji akan mendorong dinas terkait untuk tetap memperhatikan nasib budidaya rumput laut, bahkan mengusulkan penggunaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2024. Namun, janji ini terdengar seperti angin lalu bagi petani yang membutuhkan kepastian dan dukungan nyata.

Sikap DPRD yang baru akan “mendorong” dan “memanggil” dinas terkait setelah anggaran tidak tersedia menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan mereka sejak awal. Seharusnya, DPRD memastikan alokasi dana strategis ini sudah masuk dalam APBD murni, bukan menunggu masalah muncul dan mencari sisa-sisa anggaran. [mpc/dbs/gim]