Sengkarut Suplai Makan Gratis: Petani Sumenep Cuma Jadi Penonton?

SUMENEP, MADURA EXPOSE – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai penyelamat gizi nasional, kini justru memicu polemik di Kabupaten Sumenep. Alih-alih memberdayakan potensi lokal, distribusi bahan baku di wilayah ujung timur Madura ini diduga kuat masih dikuasai oleh segelintir pemilik modal dan pemasok luar daerah, meninggalkan petani serta peternak lokal dalam ketidakpastian.

Dalam tinjauan Administrasi Publik, fenomena ini menunjukkan adanya hambatan dalam ekosistem local economic development. Program pemerintah pusat seharusnya diimplementasikan dengan prinsip inklusivitas, di mana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berfungsi sebagai agregator hasil bumi setempat, bukan justru menjadi saluran bagi praktik rent-seeking oleh pihak-pihak tertentu.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep, H. Masdawi, secara lugas melayangkan kritik pedas terhadap pola distribusi yang berlangsung. Ia mencium adanya ketimpangan dalam rantai pasok yang cenderung mengabaikan keterlibatan pelaku usaha lokal. “Sekarang kebanyakan penyuplai itu orang-orang tertentu, tapi tidak melibatkan petani lokal. Evaluasi ini penting agar produksi lokal terserap,” tegas politisi Demokrat tersebut, Kamis (9/4/2026).

Persoalan kian pelik ketika muncul dugaan manipulasi harga di tingkat komoditas. Praktik pembelian di bawah harga wajar dengan pencatatan harga tinggi berpotensi merugikan anggaran negara sekaligus menindas produsen kecil. Tanpa adanya regulasi yang memproteksi harga dan menjamin penyerapan hasil panen, program MBG dikhawatirkan hanya akan memperlebar jurang ketimpangan ekonomi di Sumenep, alih-alih menjadi motor penggerak kesejahteraan daerah. [dbs/red]