– Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep mengambil langkah progresif dengan menggelar Sosialisasi dan Advokasi Pendidikan Antikorupsi, Pencegahan, dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Kegiatan yang ditujukan bagi pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru Sekolah Dasar (SD) ini dilaksanakan di Gedung HK, Selasa (24/06/2025), sebagai upaya menciptakan ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan berintegritas.
Inisiatif ini merupakan pengakuan terhadap peran sentral tenaga pendidik, yang tidak hanya berfungsi sebagai pengajar tetapi juga sebagai penjaga moral dan keselamatan siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, melalui Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Andriansyah Ali Sochibi, menegaskan bahwa fokus kegiatan ini adalah aksi nyata, bukan sekadar konsep.
“Melalui kegiatan ini para peserta dapat mengimplementasikan dan mempraktikkan apa yang telah diterima dalam pelaksanaannya di lapangan. Jadi tidak hanya konsep saja, namun terpenting dalam aksi nyata,” ujar Andriansyah Ali Sochibi.
Integritas Anggaran: Guru sebagai Whistleblower Dana BOS
Sesi advokasi antikorupsi menghadirkan pemateri dari Penyuluh Utama Antikorupsi KPK, Badrul, yang juga merupakan Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumenep. Fokus utama materi ini adalah tata kelola anggaran yang bersih di sekolah.
Para peserta didorong untuk menjadi agen perubahan utama antikorupsi, terutama dalam penerapan penggunaan anggaran, seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Harapannya, integritas pengelolaan dana dapat ditingkatkan sehingga tidak ditemukan masalah saat dilakukan audit atau pemeriksaan dari Inspektorat maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD Disdik Sumenep, Buhari, menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi dan wawasan peserta agar memiliki kesadaran dan mawas diri untuk tidak melakukan dan menangkal tindakan korupsi.
Kepekaan Guru Kunci Pencegahan Bullying
Isu krusial lain yang dibahas adalah pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Disdik Sumenep menekankan bahwa kepala sekolah dan guru harus memiliki kepekaan, insting, serta intuisi terhadap potensi perundungan (bullying) di kalangan siswa.
“Jadi kalau menginginkan perubahan yang lebih baik harus berani melakukan, dimulai dari diri kita sendiri dengan pembiasaan karakter yang baik,” tambah Andriansyah.
Achmad Junaidi dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) menyambut baik terobosan ini. Ia menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun, baik fisik maupun psikis, tidak diperkenankan.
“Di era saat ini bukan zamannya lagi ada kekerasan, karena banyaknya sorotan di masyarakat yang cepat viral,” tegas Junaidi. Ia berharap ada output nyata agar guru menjadi pionir yang anti terhadap segala bentuk kekerasan, memastikan anak-anak merasa aman dan nyaman di sekolah.
Sosialisasi yang melibatkan tim dari Sekolah Ramah Anak dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep ini dilaksanakan selama tiga hari, 23-25 Juni 2025, dengan peserta bergilir dari seluruh pengawas, kepala sekolah, dan guru SD se-Kabupaten Sumenep. Kegiatan ini diharapkan benar-benar bermanfaat terhadap inklusivitas anak dan menciptakan pola hidup yang menyenangkan di sekolah, masyarakat, dan rumah.***
