SUMENEP) – Pemerintah Kabupaten Sumenep telah meluncurkan program rehabilitasi besar-besaran untuk bangunan pendidikan dasar dan menengah, sebuah tindakan mendesak demi menjamin keselamatan dan kelayakan belajar siswa. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 29,34 miliar, menyasar puluhan SD, TK, dan SMP, dari wilayah daratan hingga kepulauan terpencil.
Rehabilitasi ini bukan hanya kosmetik, tetapi perbaikan struktural krusial yang meliputi perbaikan ruang kelas rusak berat/sedang, toilet, UKS, perpustakaan, dan ruang guru.
Alokasi Dana dan Target Tepat Waktu
Anggaran fantastis ini berasal dari dua sumber utama, yang menunjukkan komitmen serius dari pusat dan daerah:
| Sumber Dana | Jumlah Anggaran | Sasaran Sekolah |
| APBN | Rp 22,19 Miliar | 13 SD, 4 SMP, dan 5 TK |
| APBD | Rp 7,15 Miliar | 16 SD |
| TOTAL | Rp 29,34 Miliar | 38 Sekolah (SD, SMP, TK) |
Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Disdik Sumenep, Ardiansyah Ali Sochibi, menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk keterlambatan. Seluruh pekerjaan fisik ditargetkan selesai pada Desember 2025.
“Kami melakukan monitoring rutin agar pelaksanaannya sesuai jadwal. Target kami semua rampung Desember agar bangunan siap dipakai pada tahun ajaran baru. Keselamatan anak-anak adalah prioritas tertinggi,” kata Ardiansyah.
Model Pengerjaan: Swakelola dan Transparansi
Untuk memastikan proses berjalan cepat, transparan, dan tepat sasaran, Disdik Sumenep menerapkan dua model pengerjaan. Dana yang bersumber dari APBN dikerjakan dengan sistem swakelola, memberdayakan masyarakat dan komite sekolah. Sementara proyek berbasis APBD dilaksanakan melalui skema non-faktual.
Model swakelola ini didorong agar masyarakat desa ikut bertanggung jawab dan mengawasi langsung kualitas pengerjaan. Setiap rupiah dari anggaran ini harus dimaksimalkan untuk menjamin hak setiap anak Sumenep mendapatkan ruang belajar yang aman dan inspiratif.
Program rehabilitasi ini adalah wake-up call bahwa infrastruktur pendidikan harus menjadi investasi utama, bukan sekadar pelengkap. Pemkab Sumenep kini dituntut untuk membuktikan janji ini di lapangan hingga akhir tahun 2025.
