Scroll untuk baca artikel
Hot Expose

Tantang Duel Pimpinan, FPM ‘Kutuk’ Anggota Komisi IV DPRD Sumenep

Avatar photo
138
×

Tantang Duel Pimpinan, FPM ‘Kutuk’ Anggota Komisi IV DPRD Sumenep

Sebarkan artikel ini

Sumenep (Madura Expose) – Dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, tentang perubahan mitra kerja pada beberapa komisi direspon negatif anggota dewan.

Bahkan beberapa anggota dewan yang berasal dari Komisi IV menantang duel para Pimpinan DPRD. Mereka berdalih pembahasan penyusunan anggaran dengan mitra kerja sudah hampir selesai.

“Perlu pimpinan tahu, kami ini politisi dari desa, yang sudah kenyang dengan persolan duel ataupun carok. Oleh karenanya, kami tidak takut dengan urusan adu fisik, dan kami siap kapan saja duel dengan pimpinan,” kata anggota Komisi IV, Suroyo pada Senin (26/12/2016).

Menanggapi itu, Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM) Asep Irama mengaku kecewa dengan pernyataan yang disampaikan anggota dewan tersebut.

“Bahkan ada juga Politisi Partai Demokrat dari Komisi IV yang ikut-ikutan menantang Pimpinan DPRD berduel menyikapi dikeluarkannya SK tentang perubahan mitra kerja. Ini kan aneh. Seharusnya apapun bentuk persoalannya harus dirundingkan dengan baik-baik,” kata Asep di salah satu warung makan di Sumenep, pada Sabtu (31/12/2016).

Menurut Asep dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, anggota dewan punya tanggung jawab moral yang besar. Sehingga tidak layak mempertontonkan kemarahan di depan publik.

“Peristiwa ini merupakan gambaran jika anggota dewan sudah menyepelekan nilai-nilai etika. Wajar kemudian mereka (anggota dewan) tak lagi terhormat di mata publik,” tegas Asep.

Apalagi lanjut dia, Pimpinan DPRD dalam mengeluarkan SK pasti didasarkan kepada beberapa pertimbangan penting.
Sehingga rotasi mitra kerja imbuh dia, sudah disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing komisi.
“Karena beberapa mitra kerja memang dianggap tidak sesuai dengan bidang komisi tertentu, sehingga harus dilakukan perubahan dan ditempatkan di komisi lain,” ucap Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno itu.

Asep berharap, seharusnya anggota dewan lebih menampilkan produktifitas kerja. Bukan perselisihan yang tidak sehat.
“Ini jauh lebih penting di tengah semakin rendahnya kepercayaan masyarakat dan buruknya prestasi para wakil rakyat di Parlemen,” demikian Asep. [Ais/Arb]