Suara Perempuan dari Sumenep: Nia Kurnia Mendesak Regulasi Tegas Melawan Kekerasan Rumah Tangga

SUMENEP – Isu perlindungan perempuan di Kabupaten Sumenep kini mendapat perhatian serius dari ranah politik. Tokoh perempuan setempat, Nia Kurnia, yang juga anggota legislatif dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, berada di garis depan perjuangan untuk mewujudkan payung hukum yang kuat dan mendorong perempuan agar berani bersuara.

Perlindungan Struktural: KDRT Harus Diminimalisir

Nia Kurnia menyoroti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berulang kali terjadi di wilayahnya. Keperihatinannya telah mendorong dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Nia menilai Raperda ini sangat vital untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan. Ia secara langsung mengawal kasus KDRT yang berujung pada kematian, yang menegaskan urgensi regulasi ini. Baginya, kasus-kasus tragis ini adalah bukti bahwa negara harus memiliki mekanisme struktural untuk melindungi korban.

Sebagai legislator, Nia Kurnia berpendapat bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan lagi masalah privat, melainkan kejahatan sosial yang memerlukan tindakan hukum yang tegas dan jelas.

Pemberdayaan dan Keberanian Bersuara

Selain dukungan legislatif, Nia Kurnia juga berperan aktif dalam ranah sosial melalui jabatannya sebagai Ketua TP PKK. Ia memfokuskan upaya pemberdayaan dengan menanamkan nilai-nilai kepedulian dan inspirasi di kalangan perempuan Sumenep.

Nia menyampaikan pesan tegas: perempuan hebat adalah mereka yang peduli dan menginspirasi sesama.

Melalui PKK, ia mendorong perempuan untuk berani mengambil sikap tegas dan bersuara ketika dihadapkan pada ketidakadilan atau kekerasan. Pemberdayaan yang ia usung bukan hanya tentang kemampuan ekonomi, tetapi juga tentang penguatan mental dan moral agar perempuan mampu menjadi agen perubahan, melawan praktik-praktik yang merugikan, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil.

Peran ganda Nia Kurnia—dari mengawal regulasi di parlemen hingga menggerakkan kesadaran di masyarakat—adalah upaya nyata dalam membangun benteng perlindungan komprehensif bagi perempuan Sumenep.