Bukan Penonton! Wakil Rakyat Tuntut Pemkab Sumenep dan SKK Migas Transparan Soal Dampak Survei Migas PT KEI

SUMENEP – Laut Kepulauan Kangean kini bukan hanya menyimpan cadangan minyak dan gas. Ia tengah menyimpan bara konflik yang siap meletup, melibatkan korporasi raksasa PT Kangean Energy Indonesia (KEI) Ltd dengan masyarakat lokal.

Di tengah ketegangan yang memanas ini, Wakil Ketua DPRD Sumenep, M. Syukri, melayangkan sinyal bahaya keras. Jika dibiarkan berlarut, potensi benturan fisik dan krisis kepercayaan yang merobek stabilitas sosial Sumenep akan menjadi kenyataan.

Suara Keras dari Tanah Suci

M. Syukri, politisi yang baru saja kembali dari Tanah Suci, tak butuh waktu lama untuk mencium aroma krisis di kampung halamannya. Alih-alih menikmati kepulangan, ia langsung menanggapi dinamika panas terkait rencana survei uji seismik PT KEI. Syukri menduga ada kelalaian fatal dari dua pihak otoritas: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.

“Dalam kondisi seperti ini, SKK Migas dan Pemkab harus turun langsung ke lapangan. Jangan sampai masyarakat merasa dibiarkan menghadapi persoalan sendiri,” ujarnya dengan nada tegas kepada wartawan.

 

Permintaan untuk turun tangan ini bukan sekadar seruan mediasi. Ini adalah desakan politik agar negara segera hadir sebelum masalah investasi hulu migas bergeser menjadi tragedi sosial. Penolakan masyarakat, menurut Syukri, adalah refleksi dari pertimbangan kuat, bukan sekadar resistensi buta.

Gagalnya Transparansi, Lahirnya Ketidakpercayaan

Jantung polemik ini terletak pada minimnya sosialisasi yang komprehensif. Masyarakat di Kepulauan Kangean merasa tidak dilibatkan dan diabaikan dalam proses yang secara langsung memengaruhi sumber kehidupan mereka, laut.

Syukri menyayangkan pihak terkait—baik perusahaan maupun otoritas—gagal menjalankan asas transparansi. Sosialisasi yang seadanya hanya menumbuhkan kecurigaan, bukan kesepahaman.

“Masyarakat perlu penjelasan komprehensif dari SKK Migas dan Pemkab. Jangan sampai mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses yang menyangkut wilayah tempat tinggal mereka,” tegasnya, menekankan hak mendasar warga untuk mengetahui dampak utuh dari kegiatan eksplorasi migas.

Ancaman Stabilitas di Balik Janji Investasi

Dalam situasi genting ini, Syukri menuntut agar seluruh kegiatan survei dihentikan sementara waktu. Desakan ini bukan untuk menghambat investasi, melainkan untuk mencegah jatuhnya korban akibat gesekan di lapangan.

“Sebelum semuanya jelas, hentikan dulu aktivitas di lapangan. Jangan biarkan ada benturan antara masyarakat dan perusahaan,” pintanya.

Inilah inti dari bahaya yang mengintai Sumenep: Pemerintah daerah, yang diwakili oleh tanggapan singkat Kepala Bagian Perekonomian Setda Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, yang hanya berfokus pada “iklim investasi,” seolah-olah mengabaikan iklim sosial yang sedang terancam.

“Kami tidak ingin muncul kesan negatif terhadap iklim investasi di Sumenep. Semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik dan kepala dingin,” kata Dadang.

 

Tanggapan singkat ini, yang memilih fokus pada investasi ketimbang kerentanan warga, justru memperparah krisis kepercayaan. Tugas utama pemerintah adalah menjaga stabilitas sosial, bukan hanya mengamankan kepentingan korporasi. Jika pemerintah terus bersikap pasif, masyarakat akan melihatnya bukan sebagai penengah, tetapi sebagai kepanjangan tangan perusahaan.

Kini, bola panas konflik ada di tangan SKK Migas dan Pemkab Sumenep. Setiap hari tanpa dialog terbuka adalah perpanjangan waktu bagi eskalasi konflik. Kelambanan dalam merespons ketegangan di Kangean bukan hanya merusak reputasi PT KEI, tetapi berpotensi menciptakan preseden buruk: bahwa suara rakyat di Sumenep dapat diabaikan demi kepentingan hulu migas. Itulah bahaya paling nyata yang kini mengintai ujung timur Madura.