SUMENEP— Bau amis dugaan penyimpangan tercium kuat dari dua proyek penanganan banjir di Kabupaten Sumenep senilai total Rp1 Miliar. Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi III DPRD Sumenep pada Kamis (25/9/2025), komisi yang bertugas mengawasi infrastruktur ini menemukan sederet kejanggalan mencurigakan yang berpotensi merugikan negara dan membahayakan warga!
Dua proyek yang menjadi sasaran sidak adalah Normalisasi dan Rehabilitasi Tebing Sungai Anjuk (Rp550 Juta) dan Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran Pembuang Gunggung (Rp455 Juta). Meskipun proyek ini vital untuk menyelamatkan masyarakat dari bencana banjir, kualitas pelaksanaannya justru mengundang pertanyaan besar.
Papan Nama Hilang, Bronjong ‘Abal-abal’ Dipasang!
Meski pengerjaan proyek rata-rata baru mencapai 60 persen, Komisi III sudah menemukan indikasi ketidakberesan yang sangat fatal, terutama pada proyek saluran pembuang Gunggung.
Pertama, Aksi Tutup-tutupi! Anggota dewan menemukan ketiadaan papan nama proyek di salah satu lokasi. Papan nama adalah kunci transparansi bagi publik.
“Proyek ini bukan milik pribadi! Menghilangkan papan nama sama saja menjadikan proyek publik ini ‘siluman’ yang sengaja disembunyikan dari pengawasan masyarakat. Ini aneh dan mencurigakan!” desak salah satu sumber di Komisi III.
Kedua, Banting Kualitas Berkedok Bronjong! Temuan paling pedas adalah dugaan pemotongan spesifikasi material. Dalam dokumen lelang, kawat bronjong berstandar SNI dijadikan syarat mutlak—sebuah “kuncian” untuk menjamin kekuatan tebing sungai.
Namun, realisasi di lapangan justru membuat mata anggota Komisi III terbelalak: kawat bronjong yang terpasang tidak terlihat berlabel SNI. Lebih parah lagi, kuantitas pekerjaan bronjong sangat minim, didominasi oleh pekerjaan normalisasi biasa.
“Kami melihat di lapangan justru lebih banyak pekerjaan normalisasi, sementara bronjong sangat sedikit. Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa saat lelang persyaratan kawat bronjong ber-SNI dijadikan kuncian, tetapi realisasi tidak sesuai,” kecam Wiwid Harjo Yudanto, Sekretaris Komisi III.
Pernyataan ini jelas mengarah pada dugaan bahwa spesifikasi bahan yang mahal dan penting (bronjong SNI) telah disunat dan diganti dengan material yang lebih murah atau volume pekerjaan yang dikurangi. Jika benar, proyek ini bukan hanya boros anggaran, tetapi juga cacat kualitas dan dipastikan tidak akan mampu menahan banjir dalam jangka panjang!
Dinas PUTR Bungkam, Ada Apa dengan RAB?
Di tengah temuan kejanggalan di lapangan, Komisi III menemui kesulitan untuk mendapatkan data teknis proyek dari pihak dinas. Anggota Komisi III, Abdurrahman (PPP), secara terbuka menyoroti sikap Bidang SDA Dinas PUTR yang terkesan menutup-nutupi informasi.
“Kita sudah minta RAB (Rencana Anggaran Biaya) kedua proyek, tapi tidak diberikan. Ini aneh dan mencurigakan,” ujarnya dengan nada tinggi.
Penolakan memberikan RAB kepada lembaga pengawas resmi seperti DPRD memperkuat dugaan adanya fakta yang sengaja disembunyikan. Apa sebenarnya yang ditakuti oleh Dinas PUTR dari RAB proyek Rp1 Miliar ini?
Sidak ini, yang dilakukan pasca-rapat kerja dengan Kepala Dinas PUTR Eri Susanto, membuktikan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti di meja rapat. Komisi III berjanji akan mengawal persoalan ini hingga tuntas, segera memanggil kontraktor, dan menekan Dinas PUTR untuk membuka semua dokumen.
Masyarakat Sumenep berhak mendapatkan proyek yang berkualitas, bukan janji palsu yang membahayakan keselamatan mereka dari ancaman banjir!
