Safari Kepulauan Bupati Tanpa Wabup Fauzi, Begini Kata Pengamat

0
181

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sumenep (Maduraexpose.com)- Pengamat hukum yang juga analis politik asal Kecamatan Guluk-Guluk Sumenep Raosi Samorano kembali menyoroti soal Safari Kepulauan yang belakangan ini menuai kontroversi dikalangan warga karena ketidak ikut sertaan Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi yang saat ini tercatat di KPU sebagai Calon Bupati untuk Pilkada Sumenep 9 Desember 2020.

Dipaparkan Rausi, dalam konteks Pilkada Sumenep, kepulaun memang memiliki magnet tersendiri dalam “berburu” dukungan suara calon pemilih. Lebih lengkapnya, sengaja redaksi hadirkan postingan Rausi Samorandi yang ditulis melalui akun facebooknya tanpa dilakukan edit sedikitpun. Berikut unggahannya:

SAFARI KEPULAUAN
Sumenep memiliki gugusan pulau yg begitu banyak baik yg berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Kepulauan memiliki corak budaya dan konstur daerah yg berbeda dengan daratan. Sosiokultural yg juga memiliki banyak varian karena akukturasi dengan daerah2 sekitar diluar Sumenep.

Dalam konteks pilkada, Kepulauan memiliki magnet tersendiri untuk mendulang suara, dan selama beberapa tahun sy berkecipung dalam dunia politik elektoral,Kepulauan selalu menjadi target operasi Vote getter oleh Vote Hunter

Kepulauan selalu menjadi “thema” kampanye dalam setiap perhelatan pilkada Sumenep dan pada posisi ini Masyarakat Kepulauan menjadi “Penting” dan diperhatikan.
Kenapa para Vote Hunter manjadikan kepulauan sebagai ladang basah untuk mengamankan suara….?.

Karena Kepulauan memiliki potensi dan segala sumber daya untuk dikonversi menjadi keuntungan politik.

Pertama. Kepulauan secara geografis sangat jauh dari pusat pemerintahan, sehingga sangat memungkin untuk dilakukan “Politisasi”, bahkan Fraud. Karena perangkat kontrolling dri pusat kekuasaan yg lemah. Pemegang keputusan tidak bisa langsung secara simultan turun ke lapangan, dan ini bagi para broker politik dan anggaran, adalah lahan basah.

Kedua. Masyarakat kepulauan sulit untuk merasakan pemerataan pembangunan dan keadilan anggaran. hal ini bukan berarti pemerintah daerah maupun pusat tidak memperhatikan masyarakat kepulauan tp terkadang adanya proses distribusi yg tersendat, kadang bocor, dan hanya menguntungkan elite.

Satu contoh, dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah Daerah sdh menganggarkan sesuai denga spek/RAB dan konstur lahan di kepulauan, akantetapi dalam perjalanannya untuk sampai dilaksanakan tidak, bahkan sangat jauh dari rencana awal. Jika pun beberapa bagian tak dikerjakan misalnya…? Siapa yg mengawasi..? Siapa yg kontrol..? Jika program hanya dinikmati elite, siapa yg tahu…? dan akhirnya siapa yg peduli?

Ketiga. Kita harus akui kadang minset pemegang kebijakan masih berpola daratan, menyamakan kepulauan dg daratan, penganggaran masih bernuansa daratan. Proses pengawasan juga masih dg minset daratan. Ini kurang tepat dan kurang bijak.
ada banyak hal d kepulauan itu yg memerlukan kebijakan khusus, perhatian khusus dan tentu anggaran khusus.

Masih jamak kita dengar bahwa kepulauan selalu menjadi momok menakutkan bagi Perangkat pemerintah, dengan Branding Negativ “dibuang ke pulau”. Seakan kepulauan hanya dijadikan altar pembuangan orang2 yg tak produktif, tidak bermutu bahkan yg tak bermoral sekalipun.
Konstruksi minset macam ini membahaykan bagi masyrakat kepulauan, dan Abdi Negara yg akan melakukan pengabdian d sana. Karena striotip negatif yg d sematkan kepadanya akan berdampak terhadap kinerja dan kepada masyrakat kepulauan.

Perhatian khusus itu harus dititik beratkan kepada kebutuhan asasi masyarakat kepulaun yaitu Pendidikan, kesehatan dan alat transportasi yg mudah dan murah. Tiga hal inilah sebenanrya yg diperlukan oleh masyarakat kepulauan.

Infrstruktur pendidikan seharusnya lebih diupayakan untuk setara dengan d daratan, dengan anggaran yg lebih besar dari sekadar anggaran satu sekolah d daratan. Perhatian terhadap para Guru mestinya lebih baik, dan pengawasan lebih ketat untuk memastikan terselenggaranya pendidikan yg baik dan tersampaikannya anggaran dengan tepat.

Kesehatan. Merupakan kebutuhan yg masih jauh panggang dari api di kepulauan. Masyarakat kepulauan masih harus ke daratan untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan lanjutan. Keberadaan dokter yg kadang masih sering dipersoalkan karena kadang masih ada d daratan.
Keberadaan Rumah Sakit adalah keharusan manusiawi, bukan hanya kewajiban politik pencitraan belaka. Proses ini harus menjadi “jihad” politik pemegang kebikajan, harus ada ghirah, effort yg luar biasa dan mengenyampingan kepentingan apapun yg menghalanginya. Karena ini bukan hanya soal citra, tapi soal nyawa Manusia.

Selanjutnya alat transportasi. Alat transportasi memegang kunci dalam percepatan pembangunan di kepualaun. Diperlukan alat transportasi yg mudah, cepat dan murah. sulit memang untuk mengadakan tiga hal tersebut dalam satu kebijakan, “mudah, cepat dan murah”. Tapi jika ada political will ini menjadi mudah. Jika moda transpotasi ke Kepualaun sdh tersedia dengan cepat, Mudah dab murah maka insaAllah. Sebagian besar persoalan Masyarakat kepulauan akan teratasi.

Dan keputusan pemerintah Kab. Sumenep dlm hal ini Bupati dan Wabup serta Forkopimda untuk melakukan SAFARI KEPULAUAN setiap tahun adalah kebijakan tepat dan bermanfaat.

Kegiatan ini harus dimaknai untuk pemastian dn pengawasan langsung dari pucuk pimpinan Darah apakah program dan Visi nya sdh terdistribusi dan terlaksana dengan baik atau tidak. Juga untuk memastikan pemerataan pembangunan sdh terealisir atau tidak. Sehingga Bupati dan segala perangkat SDM nya dapat melihat langsung kondisi sosial ekonomi masyarakat kepulauan.

Satu hal lagi….. tidak ikut sertanya Pak. Wabup. Achmaf Fauzi dalam safari kepulaun ini dengan alsan sudah mendaftar menjadi Cabup untuk menghindari politisasi kegiatan pemerintah ini sungguh sangat Apik. Memang selayaknya seperti itu.

Apalagi Pejabat Publik spt ASN, dan Peg. BUMN bukan hanya soal Normatik tapi juga soal Etik. Agar tak di tuding TAK BERETIKA.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]