Rausi Samorano Sindir Kisruh Bawaslu VS KPUD Ibarat Memaksa Bule Makan Nasi Jagung,Muless!!!

Sumenep (Maduraexpose.com)–Pengamat Hukum dan Analis Politik Rausi Samorano menyindir ‘perselisihan” antara Bawaslu VS KPU Kab Sumenep melalui akun facebooknya yang diunggah pada Rabu 16 September 2020 lalu.

Rausi menilai, baik Bawaslu maupun KPU Kab Sumenep merupakan institusi Negara yang dijadikan pijakan masing-masing dalam menjalankan aturan Pilkada, baik secara individu maupun lembaga lain yang membutuhkan rujukan.
Berikut catatan Rausi Samorano yang diunggah melalui akun facebooknya seperti dilihat Redaksi pada Sabut 19 September 2020:

“Bawaslu vs KPUD” Sumenep
(Perang dalam rumah tangga )
Membaca berita tentang kisruh Bawaslu Sumenep dengan KPU D sumenep d media portal membuat sy agak sedikit pusing untuk memknai proporsi dua institusi Negara tersebut, knp tidak…. Lah yg d jadikan pijakan masing2 adalah aturan internal yg berlaku secara a priori di internal mereka, dan aturan ini dijadikan landasan untuk mengatur orang/lembaga lain. Semacam orang kampung maksa bule makan nasi jagung….mulesss.
Entah benar atau tidak yg diberitakan di media daring bahwa KPU Sumenep bersikukuh tidak memberikab data AB-KWK ke Bawaslu dengan alasan “UU KPU RI”.

Sebagai Orang Hukum saya baru tahu kalau sdh ada UU KPU RI. Tapi sejak kapan ya….? Hem.. Sy betul2 ketinggalan informasi.
KPU juga tidak memberikan data pemutakhiran data penduduk ke Bawaslu dengan landasan Yuridis UU No 3 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (padahal UU ini telah mengalami perubahan dg UU. No. 24 tahun 2013).
Dan sesuai info saat pleno, bahwa data yg d sampaiakan saat Pleno Kab. Dengan BA di tingkat kecamatan berbeda. Jika ini benar sangat fatal sekali bukan hanya terhadap proses demokrasi tapi terhadap keselematan Hukum KPU sebagai penyelenggara karena ini bisa msuk kategori pidana pemilu.
Sy kadang merasa inpiriori sebagai praktisi hukum ketika “Kalah berani” dalam menafsirkan hukum dengan orang2 yg bukan orang hukum seperti Anggota KPU d atas

Begini Bung. Dalam pelaksanaan satu aturan hukum itu tidak bisa hitam butih, oposisi binner, dan kaku. Membaca aturan hukum maka wajib membaca aturan2 pelaksananya yg merupakan interpretasi formil untuk pengijwantahan satu aturan.
Juga mesti membaca atauran2 lain yg terkait dengan atutan tersebut agar tidak tumpang tindih. Karena ada asas2 hukum yg perlu juga d perhatikan, contohnya jika ada aturan hukun yg lebih tinggi (misal UU) bertentangan dengan aturan yg lebih rendah (misal PerKPU) maka belaku asas Lex Superiory Deroget legy Inferiory. Maka pemaknaan dan pelaksanaanya tidak tumpang tindih.

Soal kerahasiaan data kependudukan memang benar tapi tidak seperti yg dikatakan anggota KPU Sumenep di media “Tidak boleh diberikan kepada siapapun”. Kemudian “kepada siapapun” ini di maknai secara leterleg dan tak mau membaca aturan dalam pasal2 selanjutnya serta aturan pelaksananya sebagai tafsir tunggal dari peraturan dimaksud.
Didalam PP No 40 tahun 2019 yg merupakan aturan pelaksana dari UU No 3 tahun 2006 yang telah diubah dengan UU RI No. 24 tahun 2013 data pribadi yg harus dilindungi itu terdapat dlm pasal 54 ayat 1.
“Data prinadi yg harus dilindungi memuat:
a. Keterangan ttg cacat pisik/mental
b. Sidik jari
c. Iris mata
d. Tanda tangan
e. Elemen data lainnya yg merupakan aib seseorang”
Pd pasal 14 ayat 4 UU No 24 tahun 2013 tentang perubahan UU No 3 thn 2006 menyebutkan bahwa penggunaan Data kependudukan itu salah satunya pd huruf d. “Membangun Demokrasi”. Yg ini kemudian menjadi landasan dalam penggunaan data tersebut oleh penyelenggara pemilu.
Kembali soal kerahasian data penduduk ada beberapa pengecualian dalam penerapannya sesuai dengan UU tersebut. Yg hal ini sesuai amanah UU No 3 /2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24/2013 telah diterbitkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 tentang “PEMBERIAN AKSES DAN PEMANFATAN DATA KEPENDUDUKAN”
Pd psl 4 ayat 1 bahwa akses dan pemanfatan data kepemdudukan diberikan kepada
a. Petugas dukcapil provinsi
b. Petugas dukcapil kabupayen/kota
c. Pengguna
Pada ayat 2 yg dimaksud “pengguna” adalah meliputi:
a. Lembaga Negara
b. Kementerian/lembaga pemerintah Non Kementerian
c. Badan Hukum dan atau
d. OPD d daerah.
Dan Bawaslu adalah Lembaga Negara syg sama dengan KPU disertsi tugas dan tanggung jawab yg berebda.
Nah akses itu diberikan hanya sesuai keperluannya saja dan tidak boleh menyebarluaskan kembali dan yg bisa di akses adalah data gregat data penduduk bukan data perorangan penduduk.
Sy tidak sedang berbicara tugas dan wewenang KPU dan Bawaslu karena haqqul yaqin mereka hafal d luarkepala.
Ouh.. Ya. Satu lagi Surat Edaran itu bukan peraturan dan tak punya daya ikat dan daya paksa layaknya peraturan perundangan,SE sifatnya hanya Himbauan tak lebih.
Yahh…. Jika pun mereka tetap pada pendiriannya masing2. Ga apalah… Sy sarankan Bawaslu kembali ke pasal 219 UU 07 tahun 2017 ttg. Pemilu yg menyebutkan bahwa Bawaslu dst…. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara, hasil perbaikan,pengumuman dftr pemilih tetap, dftr lemilih tambahan dn rekapitulasi DPT yg dilaksanan oleh KPU, PPK, dan PPS. ”
Dalam pasal UU itu sdh jelas tugas dsri bawaslu, jika tetap tidak ada kompromi ya sudah laksanakan segera pasal 480,510 dan 512 biar Anggota KPU yg ngotot itu akan berurusan dengan penyidik dengan ancaman 3 tahun penjara dan dendan Rp. 36 Jt.
Gitu ajah kok repot…… Mereka punya hak, Ellu punya wewenang..
Ini hanya saran ya.. Sifatnya Macam Surat Edaran (SE). Diikuti ga masalah tidak diikutibkadang bermasalah.