Rancangan Perda Migas Mewajibkan Perusahaan Berkantor di Madura

Sumenep, Maduraexpose.com- Aneh memang, jika selama ini sejumlah perusahaan migas yang beroperasi di kabupaten Sumenep hanya berkantor di Jakarta dan Surabaya. Akibatnya, banyak aspirasi masyarakat tidak bisa disalurkan langsung termasuk sejumlah kalangan yang ingi mengetahui berapa besar hasil eksploitasi dan keuntungan yang dikeruk mereka.
Tidak satupun perusahaan migas yang memiliki kantor di daerah penghasil migas Madura inilah yang kemudian menjadi pertimbangan legislatif untuk mengaturnya dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) migas seperti yang telah menjadi pembahasan Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Pansus migas ini nantinya juga mengatur sejumlah persyaratan bagi perusahaan supaya berkantor (home base) di Kabupaten Sumenep yang merupakan daerah penghasil migas terbesar di Madura.
“Sebenarnya Reperda migas sudah kita ajukan dan pembahasannya tinggal menunggu APBD 2016”, terang Iskand, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Kabupaten Sumenep kepada awak media.
Pria berkacamata ini berharap semua unsur pimpinan DPRD dan eksekutif menyamakan persepsi dalam pemabahasan APBD 2016 sebelum akhir tahun anggaran. Jika itu tidak terealisasi, pihaknya khawatir akan melampaui pemabahasan yang berbuntut adanya sanksi dari pihak Gubernur Jawa Timur.
“Yang terpenting bagaiman pembahasan APBD 2016 selesai, Kalau masalah Raperda Migas itu bisa menyusul”, imbuhnya.
Terkait perusahaan migas yang beroperasi di Kabupaten Sumenep, menurut sumber yang digali dari kantor ESDM setempat menyebutkan ada delapan perusahaan, yakni Kangean Energy Indonesia (KEI), Husky-CNOOC Madura Ltd, Energi Mineral Langgeng (EML), Petronas Carigali, Petrojaya North Kangean (PNK), Techwin Energy Madura Ltd, Santos Madura Offshore Pty6 Ltd, dan Husky Anugerah Limited.
Editor: Ferry Arbania
Digali dari Berbagai sumber