Ist. Peserta Keaksaraan Fungsional [Istimewa]

MADURA EXPOSE–Meski Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah menghapus program pengentasan buta aksara atau keaksaraan fungsional (KF) pada tahun ini, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tetap menganggarkan. Mengingat jumlah buta aksara masih banyak. Tahun 2016 anggaran KF dipatok Rp 1,9 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, A. Shadik mengungkapkan, jumlah buta aksara di kabupaten paling timur Pulau Madura ini masih tergolong tinggi. Menurutnya, masyarakat yang belum melek aksara saat ini mencapai 64.850 orang. Sehingga program pengentasan buta aksara masih perlu untuk terus digenjot.

Jika dibandingkan dengan tahun 2010 lalu, menurutnya, sisa penyandang buta aksara di Kabupaten Sumenep saat ini sudah banyak menurun. Selama lima tahun terakhir, Shadik mengklaim telah banyak mengentaskan buta aksara. Sebab, pada tahun 2010 lalu, masyarakat Sumenep yang belum mengenal aksara mencapai 134 ribu orang lebih.

Menurutnya, meski pemerintah provinsi saat ini telah menghapus program KF dan mengalihkan kepada program kejar paket, Disdik Kabupaten Sumenep tetap berkometmen untuk mengentaskan semua penyandang buta aksara. Shadik mengungkapkan, untuk tahun ini anggaran program KF dipatok senilai Rp 1,9 miliar.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

“Kalaupun di APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) I tidak ada, tapi di APBD II tetap saya anggarkan 1,9 miliar. Jadi tetap ada. Karena kita ingin buta aksa itu tuntas,” tukasnya. Bahkan, Shadik mengaku akan mencoba minta bantuan kepada pemerintah pusat.

Dengan sisa 64 ribu lebih jumlah buta aksara di Kabupaten Sumenep, Shadik mengaku tugas Disdik ke depan akan semakin ringan. Bahkan, dia menargetkan lima tahun ke depan jumlah buta aksara sudah tuntas. Hitung-hitungannya, per tahun Disdik dapat mengentaskan sebanyak 15 ribu penyandang buta aksara.

Dia memastikan program KF selama ini berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dia menjamin, di setiap kecamatan program tersebut berjalan, dalam artian tidak ada yang fiktif. “PKBM di tiap kecamatan ada. Tidak ada yang fiktif,” pungkasnya.

Untuk diketahui, di tahun 2015 lalu, program KF dianggarkan Rp 1,8 miliar untuk 5 000 sasaran. Namun, menurut Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (Kabid-PLS) Disdik Kabupaten Sumenep, Misbahul Munir, program anggaran tersebut tak digunakan untuk program KF. Karena ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada).

(Fat/MK/KoM)