Polemik Seleksi KI Sumenep: Aktivis Desak Tunda Pelantikan, Ketua IKA PMII Justru Apresiasi

Sumenep, Madura Expose – Hasil seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep periode 2025-2029 memicu perdebatan sengit di kalangan publik, memunculkan dua pandangan yang bertolak belakang dari tokoh-tokoh terkemuka di wilayah tersebut.

Di satu sisi, Farid Gaki, seorang aktivis Sumenep, menyoroti proses seleksi yang dinilainya cacat dan tidak transparan. Menurutnya, hasil yang kini sudah beredar luas di media tidak mencerminkan semangat keterbukaan publik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh lembaga sekelas KI.

“Kalau hasilnya lahir dari proses yang penuh tanda tanya, Bupati sebaiknya tidak buru-buru melantik,” tegas Farid, Minggu (17/8/2025). Ia menambahkan bahwa KI seharusnya diisi oleh figur independen yang bebas dari “titipan” politik. “KI itu wasit keterbukaan, kalau sejak awal dipenuhi kompromi politik, bagaimana masyarakat bisa percaya?” sindirnya.

Farid Gaki pun secara tegas mendesak Bupati Sumenep untuk menunda pelantikan dan mengevaluasi kembali hasil seleksi demi menjaga legitimasi lembaga.

Sebaliknya, pandangan yang berbeda jauh justru datang dari Hairullah, Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Sumenep. Ia memberikan apresiasi tinggi terhadap Komisi I DPRD Sumenep yang telah menyelenggarakan fit and proper test dengan profesional dan transparan.

“Kami mengapresiasi panitia dan seluruh anggota Komisi I DPRD Sumenep yang telah bekerja secara profesional dan transparan,” ujar Hairullah, yang akrab disapa Ilung. Ia menyebut proses seleksi yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Radar Madura TV sebagai “tonggak sejarah” yang mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas publik.

Hairullah juga mengucapkan selamat kepada para calon terpilih, khususnya kepada kader PMII, dan berharap mereka dapat bekerja secara profesional dalam pengabdiannya kepada masyarakat.

Dua narasi yang kontras ini kini mewarnai ruang publik di Sumenep. Satu pihak melihat adanya indikasi politisasi dalam proses seleksi, sementara pihak lainnya menganggapnya sebagai langkah maju menuju transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Ketegangan ini menempatkan Bupati Sumenep pada posisi yang krusial untuk menentukan langkah selanjutnya. [jaz/jnn/gim/fer]